Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Wujud Kepercayaan yang Diberikan bagi Indonesia
loading...
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Foto/Tangkapan Layar
A
A
A
JAKARTA - Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau Dewan HAM PBB . Pemilihan digelar pada tanggal 10 Oktober pukul 10.00 pagi di General Assembly Hall, Markas besar PBB, New York.
Proses pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Pendekatan kepada negara anggota terus dilakukan.
"Saya juga menggunakan keberadaan saya di Sidang Majelis Umum PBB bulan September yang lalu untuk terus melakukan pendekatan kepada para mitra kita," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).
Menlu menyampaikan, Indonesia memperoleh suara tertinggi, dibanding suara yang diperoleh negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026.
"Indonesia memperoleh 186 suara dari keseluruhan 192 suara," ucapnya.
Dari wilayah Asia Pasifik , perolehan suara Indonesia-186, Kuwait-183, Jepang-175, dan RRT-154. Menurutnya, angka perolehan suara ini, juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB.
"Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM," katanya.
Sebagaimana diketahui, ini adalah kali keenam Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, yaitu 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022 dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024-2026.
Adapun Tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM adalah Inclusive Partnership for Humanity. Sehingga kemitraan yang Inklusif adalah kunci. Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusian.
Untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia. Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi. Menlu Retno menyampaikan ,ada tiga prioritas utama dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan HAM PBB, yaitu: Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan
melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.
Proses pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Pendekatan kepada negara anggota terus dilakukan.
"Saya juga menggunakan keberadaan saya di Sidang Majelis Umum PBB bulan September yang lalu untuk terus melakukan pendekatan kepada para mitra kita," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).
Menlu menyampaikan, Indonesia memperoleh suara tertinggi, dibanding suara yang diperoleh negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026.
"Indonesia memperoleh 186 suara dari keseluruhan 192 suara," ucapnya.
Dari wilayah Asia Pasifik , perolehan suara Indonesia-186, Kuwait-183, Jepang-175, dan RRT-154. Menurutnya, angka perolehan suara ini, juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB.
"Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM," katanya.
Sebagaimana diketahui, ini adalah kali keenam Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, yaitu 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022 dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024-2026.
Adapun Tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM adalah Inclusive Partnership for Humanity. Sehingga kemitraan yang Inklusif adalah kunci. Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusian.
Untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia. Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi. Menlu Retno menyampaikan ,ada tiga prioritas utama dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan HAM PBB, yaitu: Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan
melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.
Explore More