KPK Tahan Eks Wali Kota Bima, Partai Perindo Minta Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Dievaluasi
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Tama Satrya Langkun. FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Tama Satrya Langkun angkat bicara mengenai penetapan Wali Kota Bima Muhammad Luthfi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut Tama, hal ini memperpanjang catatan daftar kepala daerah yang terlibat kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.
"Saya menilai korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia masih mengkhawatirkan. Celakanya terjadi di semua tingkatan pemerintahan, dari tingkat pusat (Kementerian) sampai tingkat daerah (kepala daerah)," kata Tama kepada wartawan, Jumat (6/10/2023).
Karena itu, Tama mengatakan pemutahiran sistem pengawasan barang dan jasa sebagai upaya pencegahan perlu dievaluasi kembali. Meski sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia sudah seluruhnya e-procurement, tapi sistem pengawasannya perlu ditingkatkan dan dikembangkan.
Baca juga: Wali Kota Bima Diduga Terima Suap Rp8,6 Miliar dari Pengondisian Proyek
"Misalnya mengembangkan fitur e-audit sistem pengadaan barang dan jasa. Semua data dan informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa sudah terekam secara digital dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Seharusnya tidak sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan fitur tersebut," kata Tama S Langkun, yang akan maju sebagai Caleg DPR Dapil Jawa Barat V ini.
"Sebagai perbandingan, fitur pengawasan versi masyarakat sipil yang dibuat oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) sudah bisa mendeteksi proyek-proyek yang berpotensi bermasalah di kemudian hari," katanya.
Di samping itu, Tama menambahkan, harus ada penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk meminimalisir peristiwa terulang.
"Di balik sistem yang mutakhir, tentu dibutuhkan orang-orang yang mampu mengoperasikan sistem tersebut dengan baik. Tak kalah pentingnya, mereka harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas," katanya.
Baca juga: Wali Kota Bima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan Gratifikasi lalu Ditahan di Rutan KPK
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bima periode 2018-2023 Muhammad Luthfi sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bima. Luthfi diduga menerima suap sebesar Rp8,6 miliar.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Luthfi diduga menerima gratifikasi dalam seluruh pengerjaan proyek pada tahun anggaran 2019-2020 sebesar Rp8,6 miliar. Firli menjelaskan, Luthfi melakukan pengondisian sejumlah proyek bersama keluarga intinya.
"Teknis penyetoran uangnya melalui transfer rekening bank atas nama orang-orang kepercayaan MLI termasuk anggota keluarganya. Ditemukan pula adanya penerimaan gratifikasi oleh MLI di antaranya dalam bentuk uang dari pihak-pihak lainnya dan tim penyidik tentu terus lakukan pendalaman lebih lanjut," kata Firli dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023).
"Saya menilai korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia masih mengkhawatirkan. Celakanya terjadi di semua tingkatan pemerintahan, dari tingkat pusat (Kementerian) sampai tingkat daerah (kepala daerah)," kata Tama kepada wartawan, Jumat (6/10/2023).
Karena itu, Tama mengatakan pemutahiran sistem pengawasan barang dan jasa sebagai upaya pencegahan perlu dievaluasi kembali. Meski sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia sudah seluruhnya e-procurement, tapi sistem pengawasannya perlu ditingkatkan dan dikembangkan.
Baca juga: Wali Kota Bima Diduga Terima Suap Rp8,6 Miliar dari Pengondisian Proyek
"Misalnya mengembangkan fitur e-audit sistem pengadaan barang dan jasa. Semua data dan informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa sudah terekam secara digital dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Seharusnya tidak sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan fitur tersebut," kata Tama S Langkun, yang akan maju sebagai Caleg DPR Dapil Jawa Barat V ini.
"Sebagai perbandingan, fitur pengawasan versi masyarakat sipil yang dibuat oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) sudah bisa mendeteksi proyek-proyek yang berpotensi bermasalah di kemudian hari," katanya.
Di samping itu, Tama menambahkan, harus ada penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk meminimalisir peristiwa terulang.
"Di balik sistem yang mutakhir, tentu dibutuhkan orang-orang yang mampu mengoperasikan sistem tersebut dengan baik. Tak kalah pentingnya, mereka harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas," katanya.
Baca juga: Wali Kota Bima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan Gratifikasi lalu Ditahan di Rutan KPK
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bima periode 2018-2023 Muhammad Luthfi sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bima. Luthfi diduga menerima suap sebesar Rp8,6 miliar.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Luthfi diduga menerima gratifikasi dalam seluruh pengerjaan proyek pada tahun anggaran 2019-2020 sebesar Rp8,6 miliar. Firli menjelaskan, Luthfi melakukan pengondisian sejumlah proyek bersama keluarga intinya.
"Teknis penyetoran uangnya melalui transfer rekening bank atas nama orang-orang kepercayaan MLI termasuk anggota keluarganya. Ditemukan pula adanya penerimaan gratifikasi oleh MLI di antaranya dalam bentuk uang dari pihak-pihak lainnya dan tim penyidik tentu terus lakukan pendalaman lebih lanjut," kata Firli dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023).
(abd)
Lihat Juga :
