TNI Kawal Demokrasi Tegaskan Nilai Profesionalisme

Belajar dari Pilkada 2017 dan Pemilu 2019, terjadi pertarungan opini, labelling, penghinaan, dan penggunaan isu SARA di media sosial yang berujung pada pembelahan publik. Pengalaman ini sangat berharga bagi perjalanan bangsa ini dalam berdemokrasi. Jangan sampai terulang lagi. Bahwa sesungguhnya pemilu seharusnya menjadi sarana untuk mempertarungkan gagasan, ide, perbedaan pendapat dalam ruang-ruang formal dan terbuka. Bukan ruang untuk saling mendelegitimasi dan menimbulkan perpecahan.

Dalam konteks yang lebih luas, TNI memahami bahwa kesuksesan dalam pesta demokrasi memberi landasan penting bagi pembangunan nasional. Visi “Indonesia Maju” di bangun di atas landasan demokrasi yang kuat dan damai. Kita tahu negara-negara maju, investor, bahkan para pengamat dan analis Internasional memantau pergerakan demokrasi Indonesia. Jika pemilu berjalan lancar, mereka akan tertarik dan menganggap Indonesia sebagai negara yang dipercaya.

TNI sebagai garda depan pertahanan negara berdiri tegak di antara para kontestan yang sedang bersaing dalam Pemilu 2024. Maka sudah tepat, jika TNI menegaskan profesionalismenya. Bahwa TNI tidak diberikan hak suara (memilih dan dipilih) adalah satu aspek saja dalam profesionalisme. Tapi yang lebih penting dari itu adalah komitmen, kemampuan, dan kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman pada Pemilu 2024 ditegaskan di tengah masyarakat.