Netralitas TNI di Pemilu 2024

baca juga: Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Berikut Ini 11 Larangan bagi Prajurit TNI

Kendati demikian, kerja keras dan sistematis harus dilakukan untuk meminimalisir potensi ancaman tersebut. Karena itulah, Panglima TNI jauh hari sudah mengingatkan jajarannya agar tidak ikut campur dalam politik praktis pada Pemilu 2024 nanti. Secara tegas dia mengingatkan netralitas menjadi kunci keamanan dan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.

Sikap ini pun sudah ditegaskan Panglima TNI dengan memerintahkan jajarannya mencopot baliho salah satu bakal capres yang dipampang di halaman Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.

Dalam paparan pembekalan tentang “Kebijakan dan Strategi TNI Guna Mengamankan Tahapan Pemilu 2024” pada Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang diwakili Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan (27/9/2023), Panglima TNI juga telah menyampaikan bahwa TNI akan berperan aktif dalam mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024 dengan langkah-langkah kebijakan, yaitu netralitas TNI sesuai pasal 39 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kepada prajurit yang melanggar, Panglima TNI Yudo Margono secara tegas akan menjatuhkan sanksi seperti diatur UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

baca juga: Purnawirawan Pati TNI-Polri Ingatkan Negara Harus Netral di Pemilu 2024

HUT TNI pada 5 Oktober 2023 yang jatuh jelang tahun politik 2024, menjadi momen krusial untuk menegaskan sikap TNI menjaga netralitas politik dan membarikade para prajurit untuk tidak terseret dalam politik praktis. Tema HUT ke-78 TNI yang mengambil slogan "TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju" sangatlah tepat dan relevan dengan situasi kebangsaan saat ini dan selaras dengan petuah yang pernah disampaikan Soedirman.

Selamanya TNI harus konsisten sebagai alat negara untuk menjalankan tugas militer maupun non-militer seperti diatur konstitusi. Harapan ini hanya terwujud jika TNI kokoh pada jati dirinya sebagai tentara rakyat dan tentara profesional dengan menjaga netralitasnya dalam area pertarungan politik praktis.

Bila TNI gagal menjaga netralitasnya, dampaknya bukan hanya mengganggu konsentrasi TNI mengemban amanahnya, tapi juga akan sulit menjaga demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan bangsa. Keberhasilan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi pun bukan hanya berdampak pada terwujudnya kedewasaan politik bangsa ini, tapi juga memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban yang merupakan prasyarat kemajuan negara. (*)