DPR: Tidak Hanya Kuota, Kualitas Layanan Haji Harus Meningkat

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) untuk terus meningkatkan pelayanan bagi calon jamaah haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid berharap tidak ada persoalan dalam pelayanan jamaah haji tahun 2017. “Jamah haji tahun 2017 M /1438 H nanti berjumlah 221.000 orang. Ada tambahan sebanyak 52.000 orang dari jumlah jamaah tiga tahun sebelumnya," ucap Sodik dalam keterangan tertulis, Senin (3/7/2107).

Dia mengatakan sampai tahun 2016 atau ketika belum ada penambahan jamaah masih ditemui brebagai masalah. Oleh karena itu, dia berharap Kemenag harus meningkatkan kinerja pengelolaan haji.

"Sehingga bertambahnya jamaah tidak menambah masalah, bahkan misi peningkatan mutu pelayanan haji dapat terlaksana,” ujarnya. (Baca juga: Kuota Haji Indonesia Tahun 2017 Sebanyak 221.000 Orang )

Sodik menjelaskan, persiapan manajemen haji telah diputuskan dalam pembahasan dan penetapan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang merupakan tahapan perencanaan (planning) pengelolaan haji.

Tahapan perencanaan ini harus ditindaklanjuti dengan pengorganisasian (organizing) dan pelaksanaan (actuiting) yang tepat dan pengawasan (controlling) yang ketat.

"Perlu adanya kesiapan jamaah. Sesempurna apapun fasilitas dan regulasi jika jamaah tidak disiapkan dengan baik, maka akan selalu menimbulkan masalah apalagi haji merupakan extraordinary event. Maka manasik pola baru yang materi, metode dan frekuensinya sudah ditambah, harus dilaksanakan dengan lebih baik agar membentuk jamaah yang lebih siap," tuturnya.

Selain kesiapan Jemaah, kata dia, perlu diperhatikan kesiapan petugas. Petugas kloter dan non-kloter harus ditatar agar bekerja lebih baik sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam penetapan BPIH.

"Begitupun penanganan visa, juga harus terus diperhatikan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Proses pendaftaran, pembuatan paspor harus lebih akurat dan cepat agar proses visa juga lebih cepat. Sebagaimana diketahui tahun lalu ada data jamaah yang beda nama dalam paspor. Kasus yang menghebohkan tahun lalu adalah keterlambatan visa. Jangan sampai terulang," tuturnya.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan, Kemenag perlu memastikan semua persiapan panitia penyelenggaraan berjalan baik.

"Sosialisasi, edukasi dan persuasi regulasi Hari Tarwiyah dan waktu jumrah harus terus dijelaskan dengan baik. Koordinasi yang maksimum antar petugas Kemenag dan KBIH, antar petugas kloter dan non-kloter, antara petugas Indonesia dengan maktab, dan lain-lain. agar penyelenggaraan dan pelayanan jamaah haji maksimum," katanya.