Ini Saran Stafsus Presiden Turunkan Penggunaan Sampah Plastik
loading...
Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menekankan upaya menurunkan penggunaan sampah plastik di Indonesia. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono mendorong adanya implementasi plastic credit di Indonesia untuk membantu pencapaian target yang diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres).
Hal itu disampaikannya dalam diskusi panel yang diinisiasi oleh Greenhope mengenai peran industri hijau untuk menangani kebocoran sampah di laut di Jakarta, Senin 2 Oktober 2023.
Diaz mengungkapkan, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut menargetkan adanya pengurangan kebocoran sampah di laut sebanyak 70% dari 2018 hingga 2025.
"Kita sudah banyak insentif di berbagai industri, carbon sudah ada insentifnya. Setelah adanya carbon credit, pasar perlu didorong untuk plastic credit agar produsen yang ada di Indonesia mempunyai insentif untuk menurunkan penggunaan plastik secara signifikan," beber Diaz
Sementara itu, CEO Greenhope Tommy Tjiptadjaja sebagai moderator diskusi menjelaskan solusi atas sampah plastik di satu negara tidak bisa selalu disalin di negara lain, karena ada perbedaan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.
Senada dengan Tommy, Diaz pun menyatakan jika ekonomi mau berkembang tidak bisa serta merta langsung tidak menggunakan plastik. "Tetapi tidak bisa juga menutup mata dan telinga dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan yang berinovasi seperti Greenhope," ujarnya.
Diaz menekankan harus ada keseimbangan antara pengurangan penggunaan plastik konvesional dengan peningkatan penggunaan plastik yang terurai dengan aman di lingkungan.
Acara diskusi ditutup dengan deklarasi bersama antara Gerakan Pasti, Jubelo, Istiqlal, dan UMKM Naik Kelas untuk penguatan industri hijau. Hadir Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian Herman Supriadi, Presiden Direktur PT Suparma Tbk Edward Sopanan, dan Komisaris Greenhope Todung Mulya Lubis.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi panel yang diinisiasi oleh Greenhope mengenai peran industri hijau untuk menangani kebocoran sampah di laut di Jakarta, Senin 2 Oktober 2023.
Diaz mengungkapkan, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut menargetkan adanya pengurangan kebocoran sampah di laut sebanyak 70% dari 2018 hingga 2025.
"Kita sudah banyak insentif di berbagai industri, carbon sudah ada insentifnya. Setelah adanya carbon credit, pasar perlu didorong untuk plastic credit agar produsen yang ada di Indonesia mempunyai insentif untuk menurunkan penggunaan plastik secara signifikan," beber Diaz
Sementara itu, CEO Greenhope Tommy Tjiptadjaja sebagai moderator diskusi menjelaskan solusi atas sampah plastik di satu negara tidak bisa selalu disalin di negara lain, karena ada perbedaan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.
Senada dengan Tommy, Diaz pun menyatakan jika ekonomi mau berkembang tidak bisa serta merta langsung tidak menggunakan plastik. "Tetapi tidak bisa juga menutup mata dan telinga dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan yang berinovasi seperti Greenhope," ujarnya.
Diaz menekankan harus ada keseimbangan antara pengurangan penggunaan plastik konvesional dengan peningkatan penggunaan plastik yang terurai dengan aman di lingkungan.
Acara diskusi ditutup dengan deklarasi bersama antara Gerakan Pasti, Jubelo, Istiqlal, dan UMKM Naik Kelas untuk penguatan industri hijau. Hadir Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian Herman Supriadi, Presiden Direktur PT Suparma Tbk Edward Sopanan, dan Komisaris Greenhope Todung Mulya Lubis.
(cip)
Explore More