Prabowo Setuju Penyusunan Perpres Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Bisnis dan HAM
Sabtu, 31 Januari 2026 - 14:45 WIB
loading...
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan Perpres tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Bisnis dan HAM. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Bisnis dan HAM. Rancangan ini akan disusun Kementerian Hak Asasi Manusia .
Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada Menteri HAM Natalius Pigai.
Persetujuan ini merupakan tindak lanjut atas surat Menteri HAM yang diajukan pada Mei dan September 2025 serta didukung rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Baca juga: Laporan Akhir Penanganan Kasus Sirkus OCI Segera Diungkap Kementerian HAM
Dalam surat tersebut, penyusunan Rancangan Perpres menjadi bagian penting dalam memperkuat implementasi prinsip Bisnis dan HAM di Indonesia. “Hadirnya Perpres ini untuk memastikan prinsip-prinsip HAM dalam praktik bisnis di Indonesia sekaligus menjadi langkah maju bagi Indonesia dalam upaya penegakan HAM di sektor bisnis,” ujar Pigai, Sabtu (31/1/2026).
Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada Menteri HAM Natalius Pigai.
Persetujuan ini merupakan tindak lanjut atas surat Menteri HAM yang diajukan pada Mei dan September 2025 serta didukung rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Baca juga: Laporan Akhir Penanganan Kasus Sirkus OCI Segera Diungkap Kementerian HAM
Dalam surat tersebut, penyusunan Rancangan Perpres menjadi bagian penting dalam memperkuat implementasi prinsip Bisnis dan HAM di Indonesia. “Hadirnya Perpres ini untuk memastikan prinsip-prinsip HAM dalam praktik bisnis di Indonesia sekaligus menjadi langkah maju bagi Indonesia dalam upaya penegakan HAM di sektor bisnis,” ujar Pigai, Sabtu (31/1/2026).
Lihat Juga :
