Kemlu: 168 WNI di Luar Negeri Terancam Hukuman Mati
Jum'at, 22 September 2023 - 14:11 WIB
loading...
A
A
A
"Dengan adanya pedoman ini diharapkan upaya pendampingan terhadap WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri dapat dilaksanakan secara optimal guna memastikan seluruh hak-hak WNI dihadapan hukum terpenuhi, sesuai prinsip pelindungan yang diatur dalam Permenlu 5 Tahun 2018,"ucapnya.
Baca juga: Selama 2014-2019, Kemlu Bebaskan 304 WNI dari Hukuman Mati
Setelah mendapatkan saran dan masukan dalam uji publik ini, kata Judha, pedoman akan segara difinalisasi dan dijadikan rujukan bagi Perwakilan RI dan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pendampingan terhadap WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati. "Pada 2022, Kemlu dan Perwakilan RI telah berhasil membebaskan 22 WNI dari ancaman hukuman mati, meskipun di tahun yang sama, kasus baru yang muncul berjumlah 25,"kata dia.
Selain itu, Kemlu juga menyiapkan roadmap langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan untuk persiapan review seluruh kasus yang terdaftar dan akan menunjuk segera pengacara untuk mengawal kasus dimaksud. "Pentingnya proses pendampingan hukum dilakukan sejak awal untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para WNI, terutama dalam merespons perkembangan hukum terbaru," tuturnya.
Baca juga: Selama 2014-2019, Kemlu Bebaskan 304 WNI dari Hukuman Mati
Setelah mendapatkan saran dan masukan dalam uji publik ini, kata Judha, pedoman akan segara difinalisasi dan dijadikan rujukan bagi Perwakilan RI dan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pendampingan terhadap WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati. "Pada 2022, Kemlu dan Perwakilan RI telah berhasil membebaskan 22 WNI dari ancaman hukuman mati, meskipun di tahun yang sama, kasus baru yang muncul berjumlah 25,"kata dia.
Selain itu, Kemlu juga menyiapkan roadmap langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan untuk persiapan review seluruh kasus yang terdaftar dan akan menunjuk segera pengacara untuk mengawal kasus dimaksud. "Pentingnya proses pendampingan hukum dilakukan sejak awal untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para WNI, terutama dalam merespons perkembangan hukum terbaru," tuturnya.
(cip)
Lihat Juga :
