BSK Kumham Didorong Perbaiki Tata Kelola Kebijakan di Kemenkumham
Rabu, 20 September 2023 - 21:40 WIB
loading...
Plh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Reynhard Silitonga saat membuka rapat koordinasi teknis BSK Kumham di Bali, Rabu (20/9/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Kumham) didorong meningkatkan capaian Indikator Kualitas Kebijakan (IKK) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham ). Capaian IKK 2021 masih sangat minim yakni 25,56 dari skor 100.
Hal ini disampaikan Plh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Reynhard Silitonga dalam rapat koordinasi teknis BSK Kumham di Bali, Rabu (20/9/2023). Rakornis yang digelar selama tiga hari, 20-22 September 2023 itu, dihadiri seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran Seluruh Indonesia.
Reynhard menjelaskan, tugas BSK Kumham adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM.
"Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi adalah indikator capaian pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan," kata Reynhard Silitonga dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9/2023).
Melihat capaian IKK 2021 sebesar 25,56 dari 100, kata Reynhard, maka perlu dilakukan upaya peningkatan capaian pada indiktor kualitas kebijakan di lingkungan Kemenkumham. Salah satunya adalah melalui perbaikan tata kelola kebijakan.
Hal ini disampaikan Plh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Reynhard Silitonga dalam rapat koordinasi teknis BSK Kumham di Bali, Rabu (20/9/2023). Rakornis yang digelar selama tiga hari, 20-22 September 2023 itu, dihadiri seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran Seluruh Indonesia.
Reynhard menjelaskan, tugas BSK Kumham adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM.
"Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi adalah indikator capaian pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan," kata Reynhard Silitonga dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9/2023).
Melihat capaian IKK 2021 sebesar 25,56 dari 100, kata Reynhard, maka perlu dilakukan upaya peningkatan capaian pada indiktor kualitas kebijakan di lingkungan Kemenkumham. Salah satunya adalah melalui perbaikan tata kelola kebijakan.
