BSK Kumham Didorong Perbaiki Tata Kelola Kebijakan di Kemenkumham

Rabu, 20 September 2023 - 21:40 WIB
loading...
BSK Kumham Didorong...
Plh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Reynhard Silitonga saat membuka rapat koordinasi teknis BSK Kumham di Bali, Rabu (20/9/2023). FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Kumham) didorong meningkatkan capaian Indikator Kualitas Kebijakan (IKK) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham ). Capaian IKK 2021 masih sangat minim yakni 25,56 dari skor 100.

Hal ini disampaikan Plh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Reynhard Silitonga dalam rapat koordinasi teknis BSK Kumham di Bali, Rabu (20/9/2023). Rakornis yang digelar selama tiga hari, 20-22 September 2023 itu, dihadiri seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran Seluruh Indonesia.

Reynhard menjelaskan, tugas BSK Kumham adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM.

"Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi adalah indikator capaian pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan," kata Reynhard Silitonga dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9/2023).

Melihat capaian IKK 2021 sebesar 25,56 dari 100, kata Reynhard, maka perlu dilakukan upaya peningkatan capaian pada indiktor kualitas kebijakan di lingkungan Kemenkumham. Salah satunya adalah melalui perbaikan tata kelola kebijakan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kebijakan Jangan Menimbulkan...
Kebijakan Jangan Menimbulkan Kegaduhan
Kebijakan Tidak Tepat...
Kebijakan Tidak Tepat Implementasi
Kawal Kebijakan Publik...
Kawal Kebijakan Publik Berbasis Bukti, BSKDN Perkuat Peran Analis Daerah
Media Talk 2026, BSKDN:...
Media Talk 2026, BSKDN: Komunikasi Kebijakan di Era Digital Harus Diperkuat
Kolaborasi BSKDN-SKALA...
Kolaborasi BSKDN-SKALA Perkuat Pengukuran Dampak Kebijakan Pasca Implementasi di Daerah
Menghindari Kebijakan...
Menghindari Kebijakan Prematur
Wakapolda Papua Barat:...
Wakapolda Papua Barat: Tata Kelola Kebijakan Sebaiknya Berbasis Risiko
Stafsus Kemenkumham:...
Stafsus Kemenkumham: Ada Antrean Panjang WNA Pingin Jadi WNI
DJKI Kemenkumham Musnahkan...
DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar
Rekomendasi
Presiden Asosiasi Sepak...
Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Kecam AS Tunda Visa untuk Acara Piala Dunia
2 Pemain Sepak Bola...
2 Pemain Sepak Bola Brasil Masuk Daftar Pembunuhan oleh Situs Ukraina
Gempa M5,2 Guncang Pulau...
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut
Berita Terkini
HUT ke-6 LAFKI, Transformasi...
HUT ke-6 LAFKI, Transformasi Kesehatan Tak Boleh Hanya Terjadi di Atas Kertas
Wajah Baru Lapas Indonesia,...
Wajah Baru Lapas Indonesia, Dirjen Pemasyarakatan: Tak Lagi Sekadar Penjara
KPK Telusuri Aliran...
KPK Telusuri Aliran Dana terkait Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
KPK Sita Dokumen Pengadaan...
KPK Sita Dokumen Pengadaan saat Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Muara Enim
Pengamat: Kenaikan Harga...
Pengamat: Kenaikan Harga Pertamax Minim Timbulkan Risiko Gejolak Sosial
Kejagung Ungkap Siasat...
Kejagung Ungkap Siasat Curang Pengadaan Motor Listrik BGN
Infografis
Ranking FIFA Terbaru:...
Ranking FIFA Terbaru: Argentina Gusur Spanyol di Puncak, Indonesia Meroket 4 Tingkat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved