Gus Yaqut: Tak Boleh Satu Partai Merasa Paling NU
Rabu, 20 September 2023 - 20:31 WIB
loading...
Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan tidak boleh ada partai politik yang mengklaim paling NU. FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan tidak boleh ada partai politik yang mengklaim paling Nahdlatul Ulama ( NU ). Menurutnya, NU sudah terikat dengan khittah 1926.
Gus Yaqut, sapaan akrab Yaqut Cholil Qoumas, khittah tersebut menegaskan NU mengambil jarak yang sama terhadap semua partai.
"Tidak boleh ada satu partai yang mengklaim paling NU, yang paling bermanfaat untuk NU, dan seterusnya. Semua sama," kata Gus Yaqut, Rabu (20/9/2023).
Hal ini disampaikan Gus Yaqut merespons sindiran Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar terkait adanya tokoh NU yang lupa bahwa NU tidak partisan kepada partai manapun. Karena itu, dia mengira pesan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Qoumas sudah sangat jelas. Menurutnya, semua parpol harus mengerti apa yang menjadi pedoman bagi masyarakat NU.
"Jadi enggak boleh ada yang klaim paling dekat NU, paling NU di antara yang lain, enggak boleh," ujar Gus Yaqut yang menjabat Menteri Agama (Menag) ini.
Sebelumnya, PBNU mengeluarkan rekomendasi hasil Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas-Konbes) NU 2023 terkait Pemilu 2024 bagi nahdliyin. NU menyatakan tidak terlibat dalam politik dukung-mendukung satu nama tetapi politik digunakan untuk kemaslahatan umat.
"NU tak tertarik untuk terlibat dalam politik dukung mendukung satu nama atau satu partai. NU berpolitik berdasarkan nilai apa yang diperjuangkan. Politik harus berdasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Itu adalah rekomendasi kita terkait politik elektoral," kata Koordinator Komisi Rekomendasi Munas-Konbes 2023 KH Ulil Abshar Abdallah dalam konferensi pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Baca juga: Politik NU Tak Mendukung Satu Nama tetapi Kemaslahatan
Dalam rekomendasi itu, kata Ulil, juga disebutkan beberapa pedoman berpolitik bagi warga NU. Pedoman yang berisi sembilan poin itu merujuk pada hasil kesepakatan Muktamar NU 1989 di Krapyak, Jawa Tengah.
Berikut ini 9 poin rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU terkait Pemilu 2024:
1. Politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Berpolitik haruslah didasarkan pada wawasan kebangsaan untuk jaga keutuhan bangsa.
3. Berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah seusai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.
5. Berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran didasari pada moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dng norma dan peran yang disepakati.
6. Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya.
7. Berpolitik dengan alasan apa pun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa.
8. Perbedaan aspirasi berpolitik di kalangan warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu dan saling hargai satu sama lain.
9. Politik harus dorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah. Sehingga penyelenggaraan negara tak boleh bersifat state heavy atau yang melulu dikuasai pemerintah dengan abai terhadap aspirasi masyarakat.
Gus Yaqut, sapaan akrab Yaqut Cholil Qoumas, khittah tersebut menegaskan NU mengambil jarak yang sama terhadap semua partai.
"Tidak boleh ada satu partai yang mengklaim paling NU, yang paling bermanfaat untuk NU, dan seterusnya. Semua sama," kata Gus Yaqut, Rabu (20/9/2023).
Hal ini disampaikan Gus Yaqut merespons sindiran Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar terkait adanya tokoh NU yang lupa bahwa NU tidak partisan kepada partai manapun. Karena itu, dia mengira pesan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Qoumas sudah sangat jelas. Menurutnya, semua parpol harus mengerti apa yang menjadi pedoman bagi masyarakat NU.
"Jadi enggak boleh ada yang klaim paling dekat NU, paling NU di antara yang lain, enggak boleh," ujar Gus Yaqut yang menjabat Menteri Agama (Menag) ini.
Sebelumnya, PBNU mengeluarkan rekomendasi hasil Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas-Konbes) NU 2023 terkait Pemilu 2024 bagi nahdliyin. NU menyatakan tidak terlibat dalam politik dukung-mendukung satu nama tetapi politik digunakan untuk kemaslahatan umat.
"NU tak tertarik untuk terlibat dalam politik dukung mendukung satu nama atau satu partai. NU berpolitik berdasarkan nilai apa yang diperjuangkan. Politik harus berdasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Itu adalah rekomendasi kita terkait politik elektoral," kata Koordinator Komisi Rekomendasi Munas-Konbes 2023 KH Ulil Abshar Abdallah dalam konferensi pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Baca juga: Politik NU Tak Mendukung Satu Nama tetapi Kemaslahatan
Dalam rekomendasi itu, kata Ulil, juga disebutkan beberapa pedoman berpolitik bagi warga NU. Pedoman yang berisi sembilan poin itu merujuk pada hasil kesepakatan Muktamar NU 1989 di Krapyak, Jawa Tengah.
Berikut ini 9 poin rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU terkait Pemilu 2024:
1. Politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Berpolitik haruslah didasarkan pada wawasan kebangsaan untuk jaga keutuhan bangsa.
3. Berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah seusai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.
5. Berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran didasari pada moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dng norma dan peran yang disepakati.
6. Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya.
7. Berpolitik dengan alasan apa pun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa.
8. Perbedaan aspirasi berpolitik di kalangan warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu dan saling hargai satu sama lain.
9. Politik harus dorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah. Sehingga penyelenggaraan negara tak boleh bersifat state heavy atau yang melulu dikuasai pemerintah dengan abai terhadap aspirasi masyarakat.
(abd)
Lihat Juga :
