Ganjar Soal Isu Boneka Partai: 4 Hal Sudah Saya Buktikan Ketika di Legislatif dan Gubernur
loading...
Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo. Foto/Yohannes Demo/MPI
A
A
A
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo buka suara soal narasi boneka partai yang dialamatkan kepadanya jika nanti terpilih menjadi Presiden. Ganjar menegaskan bahwa Presiden merupakan jabatan independen.
“Presiden adalah Presiden, dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada, titik tidak komanya,” ujar Ganjar merespons pertanyaan dalam sebuah forum di Universitas Gadjah Mada, Selasa (19/9/2023).
Ganjar menyampaikan seorang Presiden dapat dianggap sebagai boneka partai lewat kebijakan yang dibuatnya.
Baca: Bicara Penguatan Lembaga Kepolisian, Ganjar Fokus Penguatan Sistem dan Aktor
“Dari waktu ke waktu kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil, se-boneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya, apakah intervensi dari proxy negara lain, atau dari kelompok,” katanya.
“Kalau kemudian satu persatu bisa diperbandingkan maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi Presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh,” sambungnya.
Ganjar juga menyampaikan tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Dia mengaku memiliki pengalaman panjang dengan parpol.
Dia bercerita mendapat cibiran ketika kuliah sudah menjadi kader partai. Namun, dia merasa langkahnya itu bukan sebuah kesalahan lantaran bisa membawanya masuk ke dalam sistem pemerintahan yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
“Saat demo di bundaran, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, berdiskusi dengan teman, ‘kita demo terus kok tidak ada hasil. Apa yang harus kita lakukan, kita harus masuk sistem untuk bisa mengambil keputusan’,” ujarnya,
Ketika berhasil menjadi anggota DPR, Ganjar mengaku bisa membuat keputusan penting. Pertama, melahirkan aturan 30 persen keterwakilan perempuan di politik. Kedua, melahirkan UU Keistimewaan Yogyakarta.
“Presiden adalah Presiden, dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada, titik tidak komanya,” ujar Ganjar merespons pertanyaan dalam sebuah forum di Universitas Gadjah Mada, Selasa (19/9/2023).
Ganjar menyampaikan seorang Presiden dapat dianggap sebagai boneka partai lewat kebijakan yang dibuatnya.
Baca: Bicara Penguatan Lembaga Kepolisian, Ganjar Fokus Penguatan Sistem dan Aktor
“Dari waktu ke waktu kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil, se-boneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya, apakah intervensi dari proxy negara lain, atau dari kelompok,” katanya.
“Kalau kemudian satu persatu bisa diperbandingkan maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi Presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh,” sambungnya.
Ganjar juga menyampaikan tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Dia mengaku memiliki pengalaman panjang dengan parpol.
Dia bercerita mendapat cibiran ketika kuliah sudah menjadi kader partai. Namun, dia merasa langkahnya itu bukan sebuah kesalahan lantaran bisa membawanya masuk ke dalam sistem pemerintahan yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
“Saat demo di bundaran, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, berdiskusi dengan teman, ‘kita demo terus kok tidak ada hasil. Apa yang harus kita lakukan, kita harus masuk sistem untuk bisa mengambil keputusan’,” ujarnya,
Ketika berhasil menjadi anggota DPR, Ganjar mengaku bisa membuat keputusan penting. Pertama, melahirkan aturan 30 persen keterwakilan perempuan di politik. Kedua, melahirkan UU Keistimewaan Yogyakarta.
Lihat Juga :
