Mendagri Lantik Lalu Gita Ariadi Jadi Pj Gubernur NTB

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) . Lalu Gita menggantikan Zulkieflimansyah yang masa jabatannya telah berakhir.

Pelantikan Pj Gubernur NTB dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (19/9/2023). Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang ditetapkan pada 4 September 2023.

Hadir dalam pelantikan Gubernur NTB periode 2018-2023 Zulkieflimansyah dan wakilnya Sitti Rohmi Djalillah. Selain itu, hadir pula jajaran Forkopimda NTB, bupati/wali kota se-NTB, serta anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan NTB.



Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan, Pj kepala daerah berperan penting mengisi kekosongan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Karena itu, dirinya meminta mereka yang diberi kepercayaan agar mampu berkomitmen dan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin.

"Untuk itulah saya meminta kepada Bapak Lalu Gita Ariadi yang telah diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden (Joko Widodo) melalui Sidang TPA (Tim Penilai Akhir) dipimpin langsung oleh Beliau (Presiden) tolong laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," kata Tito.

Tak hanya itu, dirinya juga mewanti-wanti agar Lalu Gita Ariadi tetap membuat program strategis yang sejalan dengan pejabat lama. "(Pj) memiliki kewenangan ada 4 kecuali menurut undang-undang nanti tolong dipelajari, salah satunya di antaranya adalah tidak boleh membuat program yang strategis yang berbeda dengan pejabat yang lama, kecuali atas izin Mendagri, itu bahasanya seperti itu," katanya.



Selain memperhatikan tugas dan wewenang, Mendagri menyarankan Lalu Gita Ariadi agar membangun pola komunikasi yang baik dengan pejabat sebelumnya. Hal ini terutama terkait dengan progam yang harus dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat NTB.

"Jadi komunikasikan betul dengan gubernur dan wakil gubernur di periode 2018-2023 hal yang perlu dilanjutkan yang mana, dan tolong bangun hubungan yang positif," ungkapnya.

Mendagri berpesan agar program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) seperti penanganan stunting dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) diaktifkan dan diteruskan. Pasalnya, PKK merupakan mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup anak-anak dan keluarga.

"Saya hanya titip kepada Pak Penjabat Gubernur, tolong aktifkan PKK dan Posyandu, itu sebagai mitra penting," kata Mendagri.

Tito mengimbau kepada seluruh stakeholder baik pusat dan daerah dapat mendukung kepemimpinan Lalu Gita Ariadi, sehingga pemerintahan di Provinsi NTB berjalan lebih baik.

"Kita semua dukung kepemimpinan yang baru Pak Lalu Gita Ariadi, dan juga mohon dukungan dari rekan-rekan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), para bupati/wali kota, intinya adalah demi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lebih baik, siapa pun juga penjabatnya harus kita dukung hal yang positifnya," katanya.