Mahfud MD Ungkap Presiden Tahu Apa Saja, Termasuk Data Intelijen
loading...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, presiden pasti mengetahui data intelijen. Foto/Riana Rizkia
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, presiden pasti mengetahui data intelijen. Sebab, presiden mendapat laporan setiap harinya.
"Pastilah namanya presiden bisa tahu apa saja. Termasuk parpol, itu tugasnya presiden, keamanan, masalah isu hukum, apa-apa yang sensitif di masyarakat presiden setiap hari mendapat laporan dari intelijen, di mana pun presiden harus begitu jadi itu benar," ujar Mahfud di Plaza Kemenpora, Jakarta, Minggu (17/9/2023).
Mahfud berpendapat, presiden tidak salah ketika mempunyai data intelijen. Bahkan, kata Mahfud, data yang dimiliki presiden lebih lengkap dibanding menteri.
"Ya enggak bisa (disalahkan) dong, emang laporan presiden. Menteri aja punya apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin kalau menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa, punya data parpol itu biasa, sudah tahu semua," ucapnya.
Mahfud menegaskan, data yang diketahui presiden tidak ada sangkut pautnya dengan Pemilu 2024. "Tidak ada pemilu pun (presiden) tahu (informasi), apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hal presiden, perintah undang-undang," ungkapnya.
"Ada undang-undang intelijen negara kan? Intelijen negara itu laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja. Bisa tengah malam juga bisa dapat info itu," sambungnya.
Bahkan, kata Mahfud, informasi yang didapat presiden tak ada kaitannya dengan cawe-cawe ke keputusan setiap partai politik.
"Enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu tidak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang itu punya presiden," pungkasnya.
"Pastilah namanya presiden bisa tahu apa saja. Termasuk parpol, itu tugasnya presiden, keamanan, masalah isu hukum, apa-apa yang sensitif di masyarakat presiden setiap hari mendapat laporan dari intelijen, di mana pun presiden harus begitu jadi itu benar," ujar Mahfud di Plaza Kemenpora, Jakarta, Minggu (17/9/2023).
Mahfud berpendapat, presiden tidak salah ketika mempunyai data intelijen. Bahkan, kata Mahfud, data yang dimiliki presiden lebih lengkap dibanding menteri.
"Ya enggak bisa (disalahkan) dong, emang laporan presiden. Menteri aja punya apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin kalau menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa, punya data parpol itu biasa, sudah tahu semua," ucapnya.
Mahfud menegaskan, data yang diketahui presiden tidak ada sangkut pautnya dengan Pemilu 2024. "Tidak ada pemilu pun (presiden) tahu (informasi), apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hal presiden, perintah undang-undang," ungkapnya.
"Ada undang-undang intelijen negara kan? Intelijen negara itu laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja. Bisa tengah malam juga bisa dapat info itu," sambungnya.
Bahkan, kata Mahfud, informasi yang didapat presiden tak ada kaitannya dengan cawe-cawe ke keputusan setiap partai politik.
"Enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu tidak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang itu punya presiden," pungkasnya.
(rca)
Explore More