Atasi Konflik Pulau Rempang, Ganjar Pranowo: Pemerintah Harus Segera Turun Tangan
loading...
Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dalam acara Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia bertajuk Ganjar Jawab Tantangan Masa Depan Indonesia di The Ballroom XXI Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023). Foto/Bachtiar Roja
A
A
A
JAKARTA - Suasana mencekam sempat terjadi di Pulau Rempang , Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (7/9/2023) lalu. Hal ini, dikarenakan rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ditentang masyarakat.
Menanggapi hal itu, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengatakan, perlu adanya penanganan cepat dari pemerintah. Sebab, jika tidak ditangani cepat akan ada gejolak yang semakin tinggi dan meluas.
"Pemerintah harus segera turun tangan. Jangan lama-lama. Apalagi aparatur ya musti bisa menyelesaikan selesaikan itu dengan sangat cepat. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain," ujar Ganjar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).
Ganjar menambahkan, akar persoalannya pun harus segera dikuliti. Termasuk, perketat koordinasi dengan pengelola maupun pejabat daerah.
"Makanya musti diselesaikan akar persoalannya dibuka begitu dan beberapa aktornya bisa dipanggil. Di sana ada kepala daerahnya di sana ada pengelolanya gitu ya. Saya kira lebih cepat ya," paparnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Batam. Konflik itu, terkait rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri di lahan seluas 17.000 hektare yang ditentang masyarakat.
Menanggapi hal itu, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengatakan, perlu adanya penanganan cepat dari pemerintah. Sebab, jika tidak ditangani cepat akan ada gejolak yang semakin tinggi dan meluas.
"Pemerintah harus segera turun tangan. Jangan lama-lama. Apalagi aparatur ya musti bisa menyelesaikan selesaikan itu dengan sangat cepat. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain," ujar Ganjar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).
Ganjar menambahkan, akar persoalannya pun harus segera dikuliti. Termasuk, perketat koordinasi dengan pengelola maupun pejabat daerah.
"Makanya musti diselesaikan akar persoalannya dibuka begitu dan beberapa aktornya bisa dipanggil. Di sana ada kepala daerahnya di sana ada pengelolanya gitu ya. Saya kira lebih cepat ya," paparnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Batam. Konflik itu, terkait rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri di lahan seluas 17.000 hektare yang ditentang masyarakat.
(maf)
Explore More