Moderasi Beragama Penyelamat Generasi Muda Hadapi Polarisasi

Senin, 11 September 2023 - 16:57 WIB
loading...
A A A
Menurutnya, pembenaran terhadap ideologi transnasional biasanya dilakukan dengan memunculkan narasi historis. Sebagai contoh, masa kekhalifahan Usmani seringkali diagung-agungkan sebagai contoh sistem khilafah yang bisa membawa rakyatnya pada kemakmuran. Nyatanya, jauh panggang dari api.

"Untuk melawan pengusung khilafah yang biasanya menonjolkan narasi historisnya, kita bisa membawa contoh kekhalifahan pada masanya Khulafaur Rasyidin. Apakah Khulafaur Rasyidin, yang dianggap sebagai kekhilafahan yang terbaik dan masih dibawah bimbingan Rasulullah dan para sahabat terdekat, itu menggunakan sistem khilafah yang sama dengan yang digaungkan oleh kelompok intoleran? Tentu saja berbeda," kata Irfan.

CEO dari Mizan Application Publisher ini menambahkan, jika menelisik narasi teologis, maka bisa minta ditunjukkan tentang ayat-ayat yang mengarahkan manusia menerapkan sistem khilafah. Padahal di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan disebutkan, ‘wasyawirhu fil amri,’ yang berarti ‘musyawarahlah dalam perkaramu.’ Ini jelas sesuai dengan sistem demokrasi yang Indonesia jalankan.

Atau misalnya menggunakan narasi logis tentang nasionalisme, maka bisa merujuk pada ijtihad-ijtihad para ulama yang diwakilkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam muktamar NU ke-34 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sesuai dengan konsep Islam.

"Muhammadiyah pun serupa, sudah menentukan juga dalam acara muktamarnya yang ke-47, bahwa Indonesia adalah ‘darul ahdi wa syahadah’ yang berarti ‘negara kesepakatan dan persaksian.’ Nah jadi kita ittiba saja pada narasi logisnya para ulama. Jadi dari berbagai sudut, baik narasi secara historis, teologis, maupun logis. Khilafah itu tidak relevan dan Pancasila bukan sesuatu yang face to face terhadap khilafah, jelas berbeda levelnya," kata Irfan.

Menurutnya, kelompok intoleran dan radikal biasanya mengangkat narasi dengan memanfaatkan search engine optimization, sehingga website yang mereka kelola bisa bertengger di urutan paling atas.Namun, dalam beberapa tahun terakhir website-website yang cenderung konservatif dan radikal itu sudah relatif kalah oleh situs yang kelompok moderat kelola. Hal ini terjadi karena kelompok moderat sudah mulai aktif dan terasa kehadirannya di dunia maya dibandingkan sebelumnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Menkomdigi: PP TUNAS...
Menkomdigi: PP TUNAS untuk Bantu Orang Tua, Bukan Menggantikan Peran
Semarak Harlah PKB,...
Semarak Harlah PKB, Panji Bangsa Harap Perkokoh Nilai Kebangsaan Generasi Muda
Dekopin Tegaskan Komitmen...
Dekopin Tegaskan Komitmen Modernisasi Koperasi melalui Estafet Generasi Muda
Audit Media Sosial:...
Audit Media Sosial: Langkah Penting yang Sering Kita Lupakan
Lulusan Tak Cukup Pintar...
Lulusan Tak Cukup Pintar AI, IHBS Cetak Generasi Berakhlak Islam di Tengah Revolusi Teknologi
Wamenkomdigi Sebut 3...
Wamenkomdigi Sebut 3 dari 5 Anak Palsukan Usia untuk Akses Medsos
Mengapa Banyak Orang...
Mengapa Banyak Orang Pilih Menghilang dari Media Sosial? Ini Alasannya
MNC University Edukasi...
MNC University Edukasi Siswa Baru SMPN 72 Jakarta tentang Bijak Bermedia Sosial
Inggris Akan Larang...
Inggris Akan Larang Penggunaan Media Sosial saat Malam Hari
Rekomendasi
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
BNPP Dorong Percepatan...
BNPP Dorong Percepatan PLBN Seimanggaris, Perkuat Gerbang Negara yang Terhubung ke Koridor Ekonomi BIMP-EAGA
Refly Harun Dampingi...
Refly Harun Dampingi Korban Dugaan Pemerasan Bangun Paulus di PN Jakpus
Berita Terkini
Penjelasan Menteri PU...
Penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang Isu Tak Mau Salaman dengan Bawahan dan Pakai Private Jet
Kuntadi Jadi Jampidsus,...
Kuntadi Jadi Jampidsus, Yusril: Tugas Pokoknya Selesaikan Kasus Febrie Adriansyah
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Ditjen Imigrasi Siapkan...
Ditjen Imigrasi Siapkan Satu Jenis Paspor Nasional, Nomor Tak Berubah Seumur Hidup
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved