Presiden Jokowi di KTT G20 India: Bumi Kita Tengah Sakit
Sabtu, 09 September 2023 - 14:48 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara mengenai peningkatan suhu dunia di hadapan para pemimpin negara G20. Foto/Setpres
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) berbicara mengenai peningkatan suhu dunia di hadapan para pemimpin negara G20. Jokowi mengomentari peningkatan suhu dunia saat menghadiri pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023).
"Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal," ujar Jokowi dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (9/9/2023).
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memaparkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan berbagai negara, khususnya yang tergabung dalam G20 untuk mengatasi peningkatan suhu bumi. Sebab, suhu bumi diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.
Baca juga: KTT G20 India, Presiden Jokowi Disambut Perdana Menteri Modi
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu dunia, kata Jokowi, melalui percepatan transisi ekonomi rendah karbon. Dia menilai hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas. Belum banyak negara yang melakukan upaya tersebut.
"Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate USD 100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage," ungkap Jokowi.
Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia. "Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau," kata Jokowi.
Selain itu, menurut Jokowi, pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Ia berpandangan bahwa kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
"Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance, skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar," bebernya.
Untuk itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik greenwashing. "Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal," ujar Jokowi dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (9/9/2023).
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memaparkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan berbagai negara, khususnya yang tergabung dalam G20 untuk mengatasi peningkatan suhu bumi. Sebab, suhu bumi diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.
Baca juga: KTT G20 India, Presiden Jokowi Disambut Perdana Menteri Modi
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu dunia, kata Jokowi, melalui percepatan transisi ekonomi rendah karbon. Dia menilai hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas. Belum banyak negara yang melakukan upaya tersebut.
"Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate USD 100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage," ungkap Jokowi.
Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia. "Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau," kata Jokowi.
Selain itu, menurut Jokowi, pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Ia berpandangan bahwa kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
"Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance, skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar," bebernya.
Untuk itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik greenwashing. "Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
(rca)
Lihat Juga :
