Forum Pemred dan Dewan Pers Sepakat Gelar Konsolidasi Percepatan Publisher Rights

Arifin juga berharap pasal 5 yang memuat kewajiban bagi platform digital tidak dikurangi lagi, terutama terkait pengaturan algoritma. Begitu juga dengan pasal-pasal terkait kerja sama Perusahaan Pers dengan Platform Digital dipertahankan. Kalau pun ada perubahan, maka perubahan itu yang bisa memperkuat keadilan dan transparansi dalam kerjasama ini.

Forum Pemred juga meminta agar Dewan Pers bisa menginisiasi pertemuan atau diskusi dalam upaya melakukan mitigasi setelah Perpres Publisher Rights ini diberlakukan. Mitigasi paska pemberlakuan Perpres penting agar kekhawatiran berlebihan di kalangan publisher bisa dinetralisir, apalagi ada ancaman platform digital yang akan menolak kerjasama dengan media arus utama atau hengkang dari negeri ini.

“Jadi kita sudah memiliki rencana yang baik jika ancaman salah satu platform akan keluar jika Publisher Rights diberlakukan benar benar terjadi,” kata Arifin.

Menurut Arifin, Forum Pemred akan aktif terlibat dalam pertemuan konsolidasi seluruh konstituen dan masyarakat pers untuk mempercepat pemberlakukan Perpres Publisher Rigths ini. “Jika diperlukan Dewan Pers bersama kita semua bisa minta waktu untuk menyampaikan concern kita langsung kepada Presiden,” ungkap Arifin.

Sementara Kemal Gani juga menyampaikan bahwa pertemuan teknis tentang bagaimana cara menghitung renumerasi saat bernegosiasi dengan platform juga perlu dilakukan. “Jangan sampai kita belum paham ketika nanti bernegosiasi dengan platform,” kata Kemal.