Wantimpres Tolak Berbagai Bentuk Pelemahan KPK
Senin, 03 April 2017 - 13:59 WIB
Wantimpres Tolak Berbagai Bentuk Pelemahan KPK
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menegaskan menolak segala bentuk upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahkan, Wantimpres menginginkan lembaga KPK dan upaya pemberantasan korupsi diperkuat.
"Kita sepakat menolak segala upaya pelemahan lembaga KPK, itu pertama," ujar anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto di Kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (3/4/2017).
Wantimpres bersama pimpinan KPK pada hari ini menggelar pertemuan di Kantor Wantimpres, Jakarta.
Sudarto mengatakan, Wantimpres bersama pimpinan KPK juga membahas masalah ratifikasi undang-undang tindak pidana korupsiyang memungkinkan KPK menggarap korupsi di sektor koorporasi.
Untuk memperkuat peran KPK, kata dia, tidak harus mendirikan kantor cabang KPK di daerah. Menurut dia, penguatan institusi KPK bisa ditunjukkan dengan menambah jumlah penyidik.
Dengan demikian, kata dia, indeks penanganan korupsi di Indonesia semakin baik jika dibandingkan dengan Hong Kong yang saat ini paling tinggi.
Hal senada juga disampaikan anggota lain Wantimpres, Suharso Monoarfa. Dalman perbincangan dengan pimpinan KPK juga dibahas soal pencegahan korupsi.
Menurut Suharso, KPK tidak berperan melakukan penindakan kasus korupsi, tapi juga harus menjalankan fungsi pencegahan secara masif.
"Dari pertemuan hari ini kami mendengarkan bagaimana upaya pencegahan sedemikian rupa hingga kami tadi disuguhi dengan data-data yang mengejutkan," tuturnya.
Bahkan, Wantimpres menginginkan lembaga KPK dan upaya pemberantasan korupsi diperkuat.
"Kita sepakat menolak segala upaya pelemahan lembaga KPK, itu pertama," ujar anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto di Kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (3/4/2017).
Wantimpres bersama pimpinan KPK pada hari ini menggelar pertemuan di Kantor Wantimpres, Jakarta.
Sudarto mengatakan, Wantimpres bersama pimpinan KPK juga membahas masalah ratifikasi undang-undang tindak pidana korupsiyang memungkinkan KPK menggarap korupsi di sektor koorporasi.
Untuk memperkuat peran KPK, kata dia, tidak harus mendirikan kantor cabang KPK di daerah. Menurut dia, penguatan institusi KPK bisa ditunjukkan dengan menambah jumlah penyidik.
Dengan demikian, kata dia, indeks penanganan korupsi di Indonesia semakin baik jika dibandingkan dengan Hong Kong yang saat ini paling tinggi.
Hal senada juga disampaikan anggota lain Wantimpres, Suharso Monoarfa. Dalman perbincangan dengan pimpinan KPK juga dibahas soal pencegahan korupsi.
Menurut Suharso, KPK tidak berperan melakukan penindakan kasus korupsi, tapi juga harus menjalankan fungsi pencegahan secara masif.
"Dari pertemuan hari ini kami mendengarkan bagaimana upaya pencegahan sedemikian rupa hingga kami tadi disuguhi dengan data-data yang mengejutkan," tuturnya.
(dam)
