Jokowi Takut Dimakzulkan, Pemerintah Obral Tuduhan Makar
Sabtu, 01 April 2017 - 10:29 WIB
Jokowi Takut Dimakzulkan, Pemerintah Obral Tuduhan Makar
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu takut dimakzulkan jika yakin dirinya tidak melanggar hukum maupun perbuatan tercela. Apalagi sistem yang dianut Indonesia adalah Presidensial.
Maka itu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengingatkan Pemerintahan Jokowi jangan membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat hanya didasari ketakutan untuk dilengserkan dari kursi kekuasaannya. Menurutnya, sikap rezim Jokowi menangkapi para aktivis dengan tuduhan makar, malah menimbulkan kecurigaan publik.
"Dengan presidensial hasil amandemen seperti itu mestinya isu makar tidak diobral kayak era Orba. Jika masih diobral berarti ada anomali," ujar Sohibul melalui akun Twitter @msi_sohibuliman, Sabtu (1/4/2017).
Dia menerangkan, sistem presidensial yang dianut Indonesia menganut fixed term lima tahun. Mengacu sistem ini, kata dia presiden sulit dijatuhkan karena prosedur pemakzulan rumit. (Baca: Polisi Tetapkan Sekjen FUI Tersangka Kasus Dugaan Makar)
"Tapi kenapa isu makar seperti diobral?" terangnya.
'
Menjelang aksi demonstrasi umat Islam 31 Maret (313) polisi menangkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Umat Islam (FUI) KH M Al Khaththath bersama sejumlah aktivis. Mereka ditangkap dengan tuduhan makar.
Sebelumnya polisi juga menangkap sejumlah aktivis dengan tuduhan yang sama. Beberapa di antaranya adalah, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rizal, Ratna Sarumpaet dan musisi Ahmad Dhani.
Maka itu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengingatkan Pemerintahan Jokowi jangan membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat hanya didasari ketakutan untuk dilengserkan dari kursi kekuasaannya. Menurutnya, sikap rezim Jokowi menangkapi para aktivis dengan tuduhan makar, malah menimbulkan kecurigaan publik.
"Dengan presidensial hasil amandemen seperti itu mestinya isu makar tidak diobral kayak era Orba. Jika masih diobral berarti ada anomali," ujar Sohibul melalui akun Twitter @msi_sohibuliman, Sabtu (1/4/2017).
Dia menerangkan, sistem presidensial yang dianut Indonesia menganut fixed term lima tahun. Mengacu sistem ini, kata dia presiden sulit dijatuhkan karena prosedur pemakzulan rumit. (Baca: Polisi Tetapkan Sekjen FUI Tersangka Kasus Dugaan Makar)
"Tapi kenapa isu makar seperti diobral?" terangnya.
'
Menjelang aksi demonstrasi umat Islam 31 Maret (313) polisi menangkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Umat Islam (FUI) KH M Al Khaththath bersama sejumlah aktivis. Mereka ditangkap dengan tuduhan makar.
Sebelumnya polisi juga menangkap sejumlah aktivis dengan tuduhan yang sama. Beberapa di antaranya adalah, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rizal, Ratna Sarumpaet dan musisi Ahmad Dhani.
(kur)
