Uji Emisi Jadi Syarat Perpanjang STNK, Menteri LHK Diminta Tak Susahkan Masyarakat

JAKARTA - Rencana uji emisi kendaraan menjadi syarat perpanjangan STNK yang diwacanakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mendapat protes keras. Kebijakan tersebut dinilai menyulitkan masyarakat.

"Kebijakan itu sungguh memprihatinkan karena mengambinghitamkan emisi gas buang kendaraan masyarakat menjadi penyebab polusi udara di Jakarta dan sekitarnya," ujar Pakar Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono, Jumat (1/9/2023).



Anggota DPR periode 2014-2019 ini menyebut Menteri LHK bertanggung jawab atas pencemaran udara di wilayah Jabodetabek karena terbakarnya hutan di Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Barat, Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa daerah di Indonesia termasuk Papua yang tidak tertangani dengan baik sehingga polusi udara mencapai wilayah Jabodetabek.

"Sejauh ini berdasarkan data BMKG, jumlah hotspot kebakaran sudah di atas 5.000 titik api sampai dengan hari ini. Titik kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera terparah. Angin yang berembus dari barat ke timur dan agak keselatan ini membawa asap kebakaran hutan tersebut ke pesisir Pulau Jawa termasuk Jabodetabek,” tuturnya.

Pria yang akrab disapa BHS ini menilai, Menteri LHK seharusnya sudah sangat paham siklus asap tahunan karena sudah berkali-kali terjadi kebakaran hutan di tahun-tahun sebelumnya. Kebakaran tersebut selalu membawa dampak polusi udara di atas ambang batas di wilayah Jabodetabek setiap Juli-Agustus.

BHS menyebut, pada 2015, 2017, dan 2019 hutan Indonesia selalu terbakar pada periode Juli-Agustus akibat kemarau yang dimulai Mei-Juni. Hal itu selalu mengakibatkan pencemaran udara di Jabodetabek, Semarang dan Surabaya.

"Ini, bukannya ditangani, melainkan selalu menyalahkan dan menyudutkan masyarakat mulai dari emisi gas buang, asap industri yang berlebihan dan lain lain," ucapnya.

Alumnus ITS Surabaya ini juga mempertanyakan munculnya wacana kendaraan listrik untuk mengatasi polusi udara. Menurut dia, seharusnya semua pemegang kebijakan paham saat musim hujan tiba tidak akan ada masalah pencemaran udara lagi karena hutan-hutan yang terbakar mulai padam akibat guyuran hujan.

"Ini pasti selalu berakhir pada September. Problem asap hilang kembali," ucapnya.



BHS menyayangkan Kementerian LHK yang sudah dilengkapi infrastruktur perawatan berupa pesawat dan helikopter untuk penanganan kebakaran hutan serta anggaran yang mencapai Rp7,57 triliun tidak terlihat bergerak melakukan penanganan sesuai dengan tupoksinya. "Sudahlah setop menyalahkan dan membebani masyarakat dengan kebijakan," pungkasnya.