Jokowi Siapkan Rp34 T Bantu Pemda Perbaiki Jalan Rusak, Yerry Tawalujan: Bukti Komitmen Berpihak pada Rakyat
loading...
Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menanggapi rencana Presiden Jokowi menyiapkan anggaran Rp34 triliun membantu Pemda di berbagai provinsi yang tidak sanggup memperbaiki jalan rusak di daerahnya. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menanggapi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran Rp34 triliun membantu Pemda di berbagai provinsi yang tidak sanggup memperbaiki jalan rusak di daerahnya.
"Partai Perindo memberi apresiasi atas rencana Presiden mengalokasikan dana untuk memperbaiki jalan daerah, membantu Pemda di berbagai provinsi yang tidak mampu. Ini bukti komitmen Jokowi yang berpihak pada rakyat. Karena kalau jalan di daerah rusak, rakyat juga yang menderita," ujar Yerry kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).
Selain itu, lanjut Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial ini, rusaknya jalan di daerah berdampak langsung pada distribusi barang dan jasa dan mengganggu roda perekonomian di daerah tersebut.
"Sebenarnya perbaikan jalan daerah itu tanggung jawab Pemda. Kecuali kalau itu jalan nasional yang menghubungkan lintas provinsi," ungkap Yerry.
Akan tetapi, Presiden Jokowi memahami betul bahwa rusaknya jalan di daerah berakibat terganggunya ekonomi daerah yang berimbas pada pelemahan ekonomi nasional.
"Jadi harus segera diperbaiki. Sebenarnya para kepala daerah yang jalannya rusak harus berpikir seperti Presiden Jokowi," papar Yerry.
Namun demikian, Yerry berpesan agar dalam penyaluran dana perbaikan jalan di daerah yang rusak dari pemerintah pusat harus melalui kementerian terkait untuk langsung eksekusi pelaksanaannya.
"Jangan sampai dananya melalui Pemda, bisa mengendap dananya dan jalanan tetap rusak," saran Yerry.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp34 triliun bagi perbaikan jalan di daerah. Anggaran ini diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang angkat tangan alias menyerah dalam memperbaiki jalan di wilayahnya.
"Kalau ada jalan rusak segera diperbaiki, gubernur, bupati, wali kota, segera perbaiki karena itu tugas bapak ibu. Kalau rusak, tapi enggak mampu betul, angkat tangan betul, ngomong. Saya cek di lapangan nanti," tegasnya dalam Rakornas Inflasi 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
"Partai Perindo memberi apresiasi atas rencana Presiden mengalokasikan dana untuk memperbaiki jalan daerah, membantu Pemda di berbagai provinsi yang tidak mampu. Ini bukti komitmen Jokowi yang berpihak pada rakyat. Karena kalau jalan di daerah rusak, rakyat juga yang menderita," ujar Yerry kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).
Selain itu, lanjut Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial ini, rusaknya jalan di daerah berdampak langsung pada distribusi barang dan jasa dan mengganggu roda perekonomian di daerah tersebut.
"Sebenarnya perbaikan jalan daerah itu tanggung jawab Pemda. Kecuali kalau itu jalan nasional yang menghubungkan lintas provinsi," ungkap Yerry.
Akan tetapi, Presiden Jokowi memahami betul bahwa rusaknya jalan di daerah berakibat terganggunya ekonomi daerah yang berimbas pada pelemahan ekonomi nasional.
"Jadi harus segera diperbaiki. Sebenarnya para kepala daerah yang jalannya rusak harus berpikir seperti Presiden Jokowi," papar Yerry.
Namun demikian, Yerry berpesan agar dalam penyaluran dana perbaikan jalan di daerah yang rusak dari pemerintah pusat harus melalui kementerian terkait untuk langsung eksekusi pelaksanaannya.
"Jangan sampai dananya melalui Pemda, bisa mengendap dananya dan jalanan tetap rusak," saran Yerry.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp34 triliun bagi perbaikan jalan di daerah. Anggaran ini diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang angkat tangan alias menyerah dalam memperbaiki jalan di wilayahnya.
"Kalau ada jalan rusak segera diperbaiki, gubernur, bupati, wali kota, segera perbaiki karena itu tugas bapak ibu. Kalau rusak, tapi enggak mampu betul, angkat tangan betul, ngomong. Saya cek di lapangan nanti," tegasnya dalam Rakornas Inflasi 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
(kri)
Explore More