Partai Perindo Hormati Sikap Muhammadiyah Tak Izinkan Kampusnya untuk Kampanye Politik
Selasa, 29 Agustus 2023 - 21:06 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad turut berkomentar mengenai sikap Muhammadiyah yang tidak mengizinkan lembaga pendidikan di bawah naungannya untuk dijadikan tempat kampanye politik. Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang KeagamaanAbdulKhaliq Ahmad turut berkomentar mengenai sikap Muhammadiyah yang tidak mengizinkan lembaga pendidikan di bawah naungannya untuk dijadikan tempat kampanye politik.
Abdul Khaliq mengatakan Partai Perindo menghormati keputusan Muhammadiyah tersebut.
Baca juga: Muhammadiyah Tak Izinkan Kampusnya untuk Kampanye Politik
"Partai Perindo menghormati sikap Muhammadiyah yang tidak mengizinkan lembaga pendidikan di bawah naungan organisasinya sebagai tempat kampanye politik. Karena dinilai akan berdampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik di kampus," ujar Abdul Khaliq kepada wartawan, Selasa (29/8/2023)
Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga pendidikan boleh menjadi tempat kampanye. Asalkan, tanpa atribut partai politik dan mendapatkan izin dan atau atas undangan dari pimpinan lembaga pendidikan bersangkutan.
Dalam implementasinya, kata Abdul Khaliq, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu merumuskan peraturan secara rinci dan selektif perihal memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan. Tujuannya agar kampanye politik menjadi sarana edukasi politik yang positif dan konstruktif.
"Seperti kampanye politik di lembaga pendidikan tingkat menengah atas. Seyogyanya, dibatasi pada kelas terakhir yang diperbolehkan untuk menjadi tempat dan objek kampanye, karena sangat potensial sebagai pemilih pemula," kata Abdul Khaliq yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu.
Sementara pada tingkat pendidikan tinggi kampanye politik. Seyogyanya bersifat teologis dan interaktif.
"Sehingga mampu memotivasi peserta untuk memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik," jelas dia.
Menurut Abdul Khaliq, kampanye politik di kampus akan memberikan dampak positif, terutama bagi mahasiswa untuk melatih kecerdasan intelektualnya dalam menghadapi masalah, dan mengembangkan pemikiran untuk menemukan solusi-solusinya.
Di samping itu, dampak positif lain dari kampanye politik itu adalah dapat menjadi sarana edukasi politik untuk mengembangkan literasi politik. Hal ini sebagai pengalaman sekaligus bekal dalam menyikapi dinamika kehidupan demokrasi agar tetap rasional dan toleran.
"Partai perindo mengharapkan kebolehan kampanye politik di lembaga pendidikan dapat menjadi momentum bangkitnya tradisi intelektual di lingkungan mahasiswa, sekaligus angin segar bagi pertumbuhan pemikiran gagasan, dan demokrasi di lingkungan generasi muda Indonesia," papar Abdul Khaliq.
Namun demikian, lanjut dia, kampanye politik di kampus juga harus memperhatikan aspek keseimbangan dan keadilan dalam pemberian kesempatan kepada partai politik dari pemegang otoritas lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Baca juga: Menag Larang Atribut Partai Masuk ke Sekolah/Kampus Naungan Kemenag
"Dengan demikian maka kesempatan yang diberikan kepada partai politik dari pemegang otoritas lembaga pendidikan itu, menjadi proporsional dan dirasakan adil bagi semua pemangku kepentingan politik," pungkasnya.
Abdul Khaliq mengatakan Partai Perindo menghormati keputusan Muhammadiyah tersebut.
Baca juga: Muhammadiyah Tak Izinkan Kampusnya untuk Kampanye Politik
"Partai Perindo menghormati sikap Muhammadiyah yang tidak mengizinkan lembaga pendidikan di bawah naungan organisasinya sebagai tempat kampanye politik. Karena dinilai akan berdampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik di kampus," ujar Abdul Khaliq kepada wartawan, Selasa (29/8/2023)
Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga pendidikan boleh menjadi tempat kampanye. Asalkan, tanpa atribut partai politik dan mendapatkan izin dan atau atas undangan dari pimpinan lembaga pendidikan bersangkutan.
Dalam implementasinya, kata Abdul Khaliq, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu merumuskan peraturan secara rinci dan selektif perihal memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan. Tujuannya agar kampanye politik menjadi sarana edukasi politik yang positif dan konstruktif.
"Seperti kampanye politik di lembaga pendidikan tingkat menengah atas. Seyogyanya, dibatasi pada kelas terakhir yang diperbolehkan untuk menjadi tempat dan objek kampanye, karena sangat potensial sebagai pemilih pemula," kata Abdul Khaliq yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu.
Sementara pada tingkat pendidikan tinggi kampanye politik. Seyogyanya bersifat teologis dan interaktif.
"Sehingga mampu memotivasi peserta untuk memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik," jelas dia.
Menurut Abdul Khaliq, kampanye politik di kampus akan memberikan dampak positif, terutama bagi mahasiswa untuk melatih kecerdasan intelektualnya dalam menghadapi masalah, dan mengembangkan pemikiran untuk menemukan solusi-solusinya.
Di samping itu, dampak positif lain dari kampanye politik itu adalah dapat menjadi sarana edukasi politik untuk mengembangkan literasi politik. Hal ini sebagai pengalaman sekaligus bekal dalam menyikapi dinamika kehidupan demokrasi agar tetap rasional dan toleran.
"Partai perindo mengharapkan kebolehan kampanye politik di lembaga pendidikan dapat menjadi momentum bangkitnya tradisi intelektual di lingkungan mahasiswa, sekaligus angin segar bagi pertumbuhan pemikiran gagasan, dan demokrasi di lingkungan generasi muda Indonesia," papar Abdul Khaliq.
Namun demikian, lanjut dia, kampanye politik di kampus juga harus memperhatikan aspek keseimbangan dan keadilan dalam pemberian kesempatan kepada partai politik dari pemegang otoritas lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Baca juga: Menag Larang Atribut Partai Masuk ke Sekolah/Kampus Naungan Kemenag
"Dengan demikian maka kesempatan yang diberikan kepada partai politik dari pemegang otoritas lembaga pendidikan itu, menjadi proporsional dan dirasakan adil bagi semua pemangku kepentingan politik," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
