Kemenhub: Selama KTT ASEAN Pelayanan Publik Tetap Berjalan Normal

JAKARTA - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) memastikan selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023 pelayanan publik tetap normal.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik, namun diharapkan dapat mengurangi mobilitas selama periode tersebut.

Hal itu dikatakan Adita Irawati dalam diskusi bertajuk “Road to ASEAN Summit 2023: Kesiapan Venue & Transportasi KTT ke-43 Asean” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Jumat, (25/8/2023).



Adita menjelaskan, Kemenhub intens berkoordinasi untuk memastikan penyelenggaraan KTT ASEAN dapat terlaksana dengan baik. Hal itu dimulai pengaturan kedatangan para delegasi di bandara hingga mobilitas dan konektivitas para anggota delegasi selama KTT ASEAN.

“Kami sudah mengatur dan intens berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Juga rekayasa lalu lintas yang mungkin nanti dilakukan, seperti penerapan ganjil genap, kemudian rekayasa lalu lintas terencana atau apabila harus diadakan diskresi, ini banyak perannya nanti di bawah otoritas Polda Metro Jaya,” jelas Adita.



Adita menjelaskan rekayasa lalu lintas pada saat penyelenggaraan KTT ASEAN tidak hanya yang sudah ditetapkan untuk ruas-ruas tertentu. Namun juga dapat bersifat situasional, tergantung pada perkembangan situasi yang mungkin terjadi pada hari pelaksanaan.

“Kalau padat, kita lakukan rekayasa. Ada ruas-ruas jalan yang ditutup, ada ruas-ruas jalan lain yang diberikan alternatif. Ada juga yang buka tutup pada jam-jam atau ruas-ruas tertentu. Ini akan kami sosialisasikan,” lanjutnya.

Adita juga menegaskan selama penyelenggaraan KTT ASEAN nanti, seluruh layanan transportasi massal akan tetap beroperasi normal untuk melayani masyarakat.

Sebab pemerintah pada prinsipnya tidak ingin mengganggu layanan dan kenyamanan publik. Layanan publik tidak bisa kita tunda atau batasi. MRT akan tetap beroperasi untuk masyarakat umum. "Mungkin nanti di jalur-jalur tertentu ada pengaturan khusus, seperti dari stasiun di depan Kantor ASEAN sampai GBK yang menjadi perputaran anggota delegasi. Bagaimana pun, layanan publik tidak boleh berhenti,” terangnya.

Adita menambahkan, MRT menjadi salah satu moda transportasi resmi yang akan digunakan para delegasi KTT ASEAN, selain kendaraan listrik. Pasalnya, MRT termasuk moda transportasi publik berteknologi tinggi dengan pelayanan yang baik dan menjadi kebanggaan Indonesia di hadapan para delegasi negara sahabat.

“Bahwa Indonesia punya transportasi publik dengan layanan yang sangat baik, dan nanti delegasi diharapkan dapat merasakan secara langsung seperti apa transportasi MRT Jakarta ini dan integrasinya dengan moda transportasi yang lain,” tuturnya.

Selain rekayasa lalu lintas dan kebijakan ganjil genap, lanjutnya, pemerintah juga telah mengatur strategi untuk menekan mobilitas publik selama jalannya KTT ASEAN di Jakarta, khususnya di tengah buruknya kualitas udara Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.

“Diharapkan mobilitas orang selama KTT berkurang, begitu juga lalu lintas kendaraan. Untuk ini, kami butuh kerja sama dari masyarakat. Harapannya, jika memang tidak mendesak, pada 3 hari itu, masyarakat dapat mengurangi dulu aktivitas keluar,” ujarnya.