3.000 Warga Maluku dan 500 Warga Maluku Utara Dapat Alokasi Program Bantuan Listrik Gratis

MALUKU - Listrik di era modern saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan yang vital. Untuk itu ketersediaan listrik yang cukup, andal, ramah lingkungan, serta dengan harga yang terjangkau menjadi perhatian pemerintah, khususnya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pembangunan jaringan listrik terus dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuannya agar akses listrik dapat menjangkau seluruh daerah dan tempat tinggal rumah tangga, termasuk daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T). Ini sebagai wujud energi berkeadilan dan pencapaian target Rasio Elektrifikasi (RE) 100 persen.

Namun masih terdapat rumah tangga tidak mampu belum memiliki jaringan listrik sendiri. Mereka tidak sanggup membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi pelanggan PT PLN (Persero) antara lain biaya untuk pemasangan instalasi listrik, biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO) dan Biaya Penyambungan (BP) PT PLN (Persero).

Memahami hal tersebut Kementerian ESDM bersama dengan DPR RI menginisiasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau disingkat BPBL. Program ini untuk memberikan bantuan penyambungan listrik kepada rumah tangga (RT) tidak mampu yang belum berlistrik.

Program BPBL tersebut dimulai pada tahun 2022 dan telah berhasil melistriki 80.183 RT dari target awal sebesar 80.000 RT. Dengan keberhasilan BPBL di tahun 2023, selanjutnya BPBL tahun 2023, di seluruh Indonesia meningkat menjadi 125.000 RT tersebar di 32 Provinsi.

Salah satunya adalah Provinsi Maluku dengan alokasi kuota BPBL tahun 2023 meningkat menjadi sebanyak 3.000 rumah tangga penerima manfaat. Sebelumnya pada tahun 2022, sebanyak 1.905 penerima manfaat di Provinsi Maluku merasakan bantuan pasang baru listrik (BPBL) secara gratis. Sedangkan Maluku Utara akan mendapatkan alokasi kuota BPBL sebanyak 500 rumah tangga tidak mampu.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/08/2023).

Wanhar mengatakan, selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga.

Sebagai informasi Program BPBL untuk periode tahun 2023 meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi (SLO), biaya penyambungan (BP) baru ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pelanggan golongan tarif 900 VA, dan pengisian token listrik perdana senilai Rp100.000.

Dari sisi PLN, program BPBL ini tentu dapat menambah jumlah pelanggan PLN dan diharapkan dapat mengurangi susut jaringan dari penarikan-penarikan sambungan dari tetangga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sambungan listrik yang tidak sesuai dengan kaidah keselamatan ketenagalistrikan tentu sangat berbahaya.