Budiman Sudjatmiko Dipecat PDIP, Ini Deretan Kader Banteng yang Pernah Disanksi DPP
Jum'at, 25 Agustus 2023 - 06:19 WIB
loading...
A
A
A
Atas sanksi tersebut, Ganjar pasrah. "Ya udah, sudah dikasih sanksi, ya siap," ujar Ganjar usai acara Bangda Kemendagri di Gets Hotel Semarang, Selasa, 25 Oktober 2022.
Meski mendapatkan sanksi berupa teguran, tapi Ganjar akhirnya diusung PDIP menjadi bakal capres 2024. Keputusan itu diumumkan langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 21 April 2023.
"Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahhirohmannirahim menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Rrepublik Indonesia dari PDIP," kata Megawati.
![Budiman Sudjatmiko Dipecat PDIP, Ini Deretan Kader Banteng yang Pernah Disanksi DPP]()
Mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo bersalaman dengan Ketua Badan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun usai diklarafikasi di Kantor DPP, 26 Oktober 2022. FOTO/DOK.MPI
Kader yang pernah disanksi DPP PDIP selanjutnya adalah mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Sanksi dijatuhkan gara-gara Rudy, sapaan akrab Hadi Rudyatmo itu, mendukung Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai capres 2024.
"Karena Pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada saudara FX Rudyatmo," kata Ketua Badan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun setelah mengklarifikasi langsung kepada Rudy di Kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Oktober 2022.
Menurutnya, Rudy bersalah karena telah menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai presiden. "Setelah dilakukan klarifikasi tadi, saudara dinyatakan melanggar keputusan kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri, seluruh kader tertib, tanpa kecuali," katanya.
Sanksi dijatuhkan sebagai upaya partai menegakkan sikap disiplin untuk para kader. "Tapi, dalam posisi ini saya harus tegas, Saya tidak pandang bulu, karena Anda adalah teman perjuangan saya, bagian dari sejarah partai," katanya.
Adapun Dewan Kolonel yang diberikan sanksi adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi Sapto Pribowo, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno. Komaruddin mengungkapkan masih ada beberapa nama lagi yang bagian dari Dewan Kolonel tersebut.
"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi? Sanksi keras terakhir karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan pernah diberikan peringatan pertama, lalu kedua, kemudian ini peringatan ketiga keras, dan terakhir," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2022.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan sanksi itu berkaitan dengan instruksi Nomor 4503/internal/DPP/X/2022 PDIP yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 7 Oktober 2022. Peraturan itu tentang komunikasi politik, di mana para kader tak boleh berbicara soal pencapresan 2024.
Meski mendapatkan sanksi berupa teguran, tapi Ganjar akhirnya diusung PDIP menjadi bakal capres 2024. Keputusan itu diumumkan langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 21 April 2023.
"Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahhirohmannirahim menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Rrepublik Indonesia dari PDIP," kata Megawati.
2. FX Hadi Rudyatmo
Mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo bersalaman dengan Ketua Badan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun usai diklarafikasi di Kantor DPP, 26 Oktober 2022. FOTO/DOK.MPI
Kader yang pernah disanksi DPP PDIP selanjutnya adalah mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Sanksi dijatuhkan gara-gara Rudy, sapaan akrab Hadi Rudyatmo itu, mendukung Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai capres 2024.
"Karena Pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada saudara FX Rudyatmo," kata Ketua Badan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun setelah mengklarifikasi langsung kepada Rudy di Kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Oktober 2022.
Menurutnya, Rudy bersalah karena telah menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai presiden. "Setelah dilakukan klarifikasi tadi, saudara dinyatakan melanggar keputusan kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri, seluruh kader tertib, tanpa kecuali," katanya.
Sanksi dijatuhkan sebagai upaya partai menegakkan sikap disiplin untuk para kader. "Tapi, dalam posisi ini saya harus tegas, Saya tidak pandang bulu, karena Anda adalah teman perjuangan saya, bagian dari sejarah partai," katanya.
3. Dewan Kolonel
DPP PDIP juga memberikan sanksi teguran keras kepada kadernya yang tergabung dalam Dewan Kolonel. Dewan Kolonel dibentuk sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR untuk mendukung Puan Maharani di Pilpres 2024.Adapun Dewan Kolonel yang diberikan sanksi adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi Sapto Pribowo, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno. Komaruddin mengungkapkan masih ada beberapa nama lagi yang bagian dari Dewan Kolonel tersebut.
"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi? Sanksi keras terakhir karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan pernah diberikan peringatan pertama, lalu kedua, kemudian ini peringatan ketiga keras, dan terakhir," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2022.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan sanksi itu berkaitan dengan instruksi Nomor 4503/internal/DPP/X/2022 PDIP yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 7 Oktober 2022. Peraturan itu tentang komunikasi politik, di mana para kader tak boleh berbicara soal pencapresan 2024.
Lihat Juga :
