BEM UI Undang Capres Debat di Kampus, Menko Muhadjir Sampaikan Pesan Ini
Kamis, 24 Agustus 2023 - 18:03 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) akan mengundang bakal calon presiden (bacapres) untuk adu gagasan di kampus. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berpesan yang penting menjaga suasana kondusif.
"Kalau kampus, saya kira ada sisi baiknya. Yang penting harus betul-betul dijaga kondusifitas,” ungkap Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Di sisi lain, Muhadjir mengatakan sebenarnya pemilih muda khususnya mahasiswa kampus sudah tinggi kesadarannya untuk memilih pemimpin. Sehingga, katanya, tidak usah repot-repot capres melakukan debat di Kampus.
"Mereka kan sudah pemilih kan kalau di kampus kan, kemudian juga tingkat kesadarannya juga sudah tinggi, kesadaran untuk berbeda itu lho. Tetapi untuk di sekolah yang lebih rendah kan di situ memang ada pemilih pemula, tapi kan jumlahnya lebih banyak yang tidak jadi pemilih dibandingkan jadi pemilih pemula. Ngapain repot-repot harus datang, harus diundang, kan nggak milih kok,” katanya.
Baca Juga: Heboh Soal Debat Capres, Begini Aturannya Menurut KPU
Muhadjir pun mengimbau pemilih pemula untuk mendengarkan kampanye di luar institusi pendidikan saja. "Kalau ada yang sudah pemilih pemula kan ikut dengarkan kampanye di luar sekolah sajalah," ujarnya.
Perbincangan soal debat capres mengemuka setelah BEM UI menantang Bacapres 2024 untuk kampanye di kampus dengan ciri almamater kuning tersebut. Hal itu disampaikan Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pendidikan dengan catatan tidak membawa atribut pencalonan hingga alat praga kampanye lainnya.
"Silakan Datang ke UI Jika Berani! Jika melihat Putusan MK yang tengah diperbincangkan tersebut, tak ada satu pun frasa dalamnya yang menyebutkan memperbolehkan kampanye di kampus, melainkan disebutkan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan untuk mengundang para calon dengan tidak membawa atribut dan alat peraga," kata Melki dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).
Melki menilai banyak kampanye hari ini membosankan ditambah politik identitas dan pencitraan bagi generasi muda yang kerap disebut kaum milenial dan Gen Z itu.
"Generasi muda sudah bosan melihat banyak kampanye minim substansi dan lip service semata. Apalagi jika ditambah dengan permainan identitas dan pencitraan yang tak perlu," ucapnya.
"Kalau kampus, saya kira ada sisi baiknya. Yang penting harus betul-betul dijaga kondusifitas,” ungkap Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Di sisi lain, Muhadjir mengatakan sebenarnya pemilih muda khususnya mahasiswa kampus sudah tinggi kesadarannya untuk memilih pemimpin. Sehingga, katanya, tidak usah repot-repot capres melakukan debat di Kampus.
"Mereka kan sudah pemilih kan kalau di kampus kan, kemudian juga tingkat kesadarannya juga sudah tinggi, kesadaran untuk berbeda itu lho. Tetapi untuk di sekolah yang lebih rendah kan di situ memang ada pemilih pemula, tapi kan jumlahnya lebih banyak yang tidak jadi pemilih dibandingkan jadi pemilih pemula. Ngapain repot-repot harus datang, harus diundang, kan nggak milih kok,” katanya.
Baca Juga: Heboh Soal Debat Capres, Begini Aturannya Menurut KPU
Muhadjir pun mengimbau pemilih pemula untuk mendengarkan kampanye di luar institusi pendidikan saja. "Kalau ada yang sudah pemilih pemula kan ikut dengarkan kampanye di luar sekolah sajalah," ujarnya.
Perbincangan soal debat capres mengemuka setelah BEM UI menantang Bacapres 2024 untuk kampanye di kampus dengan ciri almamater kuning tersebut. Hal itu disampaikan Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pendidikan dengan catatan tidak membawa atribut pencalonan hingga alat praga kampanye lainnya.
"Silakan Datang ke UI Jika Berani! Jika melihat Putusan MK yang tengah diperbincangkan tersebut, tak ada satu pun frasa dalamnya yang menyebutkan memperbolehkan kampanye di kampus, melainkan disebutkan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan untuk mengundang para calon dengan tidak membawa atribut dan alat peraga," kata Melki dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).
Melki menilai banyak kampanye hari ini membosankan ditambah politik identitas dan pencitraan bagi generasi muda yang kerap disebut kaum milenial dan Gen Z itu.
"Generasi muda sudah bosan melihat banyak kampanye minim substansi dan lip service semata. Apalagi jika ditambah dengan permainan identitas dan pencitraan yang tak perlu," ucapnya.
(zik)
Lihat Juga :
