Senjakala Militer Malaysia
Senin, 21 Agustus 2023 - 05:13 WIB
loading...
A
A
A
Dijelaskan pula pentingnya pertahanan modern agar mampu mencegah terjadinya atau memastikan bahwa konflik terjadi jauh dari wilayah Malaysia. Dengan demikan pertahanan modern mencakup konsep angkatan bersenjata mampu memproyeksikan kekuatan di luar batas wilayah Malaysia.Kondisi ini bisa tercapai bila MAF memiliki kekuatan alutsista yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan dilengkapi dengan senjata dan dukungan logistik yang memadai.
Dokumen juga menjelaskan bahwa spektrum "kebersamaan" operasional -atau dikonsepsikan sebagai interoperabilitas- di antara ketiga layanan MAF adalah kunci keberhasilan operasional. Prasyaratnya adalah, pertama superioritas udara. Komando wilayah udara sangat penting untuk memastikan keberhasilan operasi darat, laut dan udara. MAF membutuhkan kemampuan defensif dan ofensif untuk memastikan superioritas udara yang bisa diandalkan mampu mengamankan kedaulatan negara.
Kedua, operasi maritim. MAF harus mampu mempertahankan keunggulan atas wilayah maritim. Keunggulan maritim juga termasuk kemampuan Angkatan Udara Malaysia (RMAF) dan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) untuk menghalau setiap perambahan ke ranah maritim. Hal tersebut termasuk kontrol pintu masuk kritis wilayah Malaysia di Selat Malaka dan Selat Singapura, serta jalur laut komunikasi antara Semenanjung Malaysia dan Singapura.
Kemudian ketiga, operasi darat. Kekuatan operasi darat tergantung pada kemampuan Angkatan Darat Malaysia untuk beroperasi bersama dengan RMAF dan RMN. Penyelesaian misi membutuhkan sistem senjata canggih, dukungan daya tembak, mobilitas, perlindungan, dan logistik. Panjangnya garis batas perbatasan negara membutuhkan MAF yang memiliki kemampuan reaksi cepat sebagai kekuatan gabungan.
Dokumen juga memuat pentingnya mendukung industri pertahanan nasional. Tujuan tersebut bisa tercapai melalui pengembangan industri pertahanan lokal; serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan. Terpenuhinya elemen tersebut sangat penting untuk memastikan negara yang dikepalai Yang Dipertuan Agung itu mampu mencapai kemandirian pertahanan. Melalui industri pertahanan kapabel, MAF akan memiliki akses teknologi dan sistem pertahanan canggih, serta menyediakan struktur dan layanan pendukung yang memainkan peran dalam meningkatkan serviceability rate alutsista.
Selain itu, dalam Pedoman dan Kebijakan Program Offset tersebut telah dirilis sejak 2004 disebutkan bahwa keberadaan industri pertahanan lokal akan mengurangi ketergantungan MAF pada alutsista impor. Seperti halnya Indonesia, Malaysia juga menggunakan mekanisme offset atau transfer of technology (ToT) untuk mendukung berkembangnya industri pertahanan nasional.
Adapun untuk anggaran pertahanan, pengalokasiannya berdasarkan kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan kebutuhan MAF dalam menghadapi dinamika tantangan. Demi efektivitas belanja alutsista, alokasi anggaran berdasar pada prinsip keterjangkauan, dalam hal ini tergantung kemampuan pendanaan negara.Di sisi lain penentuan alokasi anggaran tidak berdasarkan persentase tetap tertentu di anggaran negara, tetapi pada prioritas dan ketersediaan dana negara.
Fakta Kekuatan dan Kemampuan
Bila melihat orientasi pertahanan Malaysia, maka ada sejumlah indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana negara terpisah dua bagian- di semenanjung Asia dan Kalimantan bagian utara- tersebut membangun kekuatan pertahanannya. Dalam hal ini memiliki angkatan bersenjata yang mampu memproyeksikan kekuatan melampaui batas wilayah untuk menghadapi ancaman kedaulatan secara efektif.
Indikator dimaksud yakni memiliki alutsista untuk angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara yang modern, bisa dimobilisasi secara cepat ke hot spot, dibekali senjata yang bisa diandalkan untuk menangkis ancaman atau serangan lawan; mampu mengembangkan industri pertahanan domestik untuk mewujudkan kemandirian alutsista; serta mendapatkan dukungan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja alutsista.
Di antara negara-negara ASEAN, Malaysia pernah menunjukkan kejayaannya, terutama di era 1990-2000an awal. Kala itu, negara yang memiliki semboyan ‘Bersekutu Bertambah Maju’ itu memborong pesawat tempur sekelas BAE Hawk Mk 108/208, 18 unit MiG-29N/NUB (sudah dinon-aktifkan semua), 8 unit F/A-18D Hornet, hingga pada 2003 menambah 18 unit Sukhoi Su-30MKM.
Dengan kekuatan tersebut, praktis hanya Singapura yang bisa mengimbanginya untuk superioritas udara. Sedangkan di darat, Malaysia merupakan pioner di ASEAN yang memiliki main battle tank (MBT), dengan memborong 48 unit PT-91 M Pendekar atau Tank Twardy made in Polandia. Berkat bekal kekuatan itulah Malaysia kerap kali mengganggu kedaulatan Indonesia, terutama di Ambalat.
Secara teoritis, seiring perkembangan jaman dan munculnya tantangan yang semakin berat, setiap negara mutlak konsisten memordenisasi alutsistanya, seperti dilakukan Indonesia dan beberapa negara di kawasan. Bagaimana dengan Malaysia? Untuk belanja alutsista, parameter lazimnya berdasar laporan Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI. Dalam beberapa tahun belakangan, belanja alutsista Malaysia terbilang sangat minim dan seolah tak pernah lekang dari carut-marut persoalan.
Pada 2021 misalnya, beberapa pembelian signfikan antara lain OPV littoral mission ship (LMS) asal China yang diorder pada 2017 dan diserahkan pada 2019-202. Namun dari berbagai referensi, kapal tersebut terbilang ‘ompong’ karena sistem persenjataannya hanya berupa satu meriam 30mm CS/AN3 dan dua senjata CS/LM6 12.7mm. Bandingkan dengan kapal cepat rudal (KCR) made in Indonesia yang dibekali rudal.
Dokumen juga menjelaskan bahwa spektrum "kebersamaan" operasional -atau dikonsepsikan sebagai interoperabilitas- di antara ketiga layanan MAF adalah kunci keberhasilan operasional. Prasyaratnya adalah, pertama superioritas udara. Komando wilayah udara sangat penting untuk memastikan keberhasilan operasi darat, laut dan udara. MAF membutuhkan kemampuan defensif dan ofensif untuk memastikan superioritas udara yang bisa diandalkan mampu mengamankan kedaulatan negara.
Kedua, operasi maritim. MAF harus mampu mempertahankan keunggulan atas wilayah maritim. Keunggulan maritim juga termasuk kemampuan Angkatan Udara Malaysia (RMAF) dan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) untuk menghalau setiap perambahan ke ranah maritim. Hal tersebut termasuk kontrol pintu masuk kritis wilayah Malaysia di Selat Malaka dan Selat Singapura, serta jalur laut komunikasi antara Semenanjung Malaysia dan Singapura.
Kemudian ketiga, operasi darat. Kekuatan operasi darat tergantung pada kemampuan Angkatan Darat Malaysia untuk beroperasi bersama dengan RMAF dan RMN. Penyelesaian misi membutuhkan sistem senjata canggih, dukungan daya tembak, mobilitas, perlindungan, dan logistik. Panjangnya garis batas perbatasan negara membutuhkan MAF yang memiliki kemampuan reaksi cepat sebagai kekuatan gabungan.
Dokumen juga memuat pentingnya mendukung industri pertahanan nasional. Tujuan tersebut bisa tercapai melalui pengembangan industri pertahanan lokal; serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan. Terpenuhinya elemen tersebut sangat penting untuk memastikan negara yang dikepalai Yang Dipertuan Agung itu mampu mencapai kemandirian pertahanan. Melalui industri pertahanan kapabel, MAF akan memiliki akses teknologi dan sistem pertahanan canggih, serta menyediakan struktur dan layanan pendukung yang memainkan peran dalam meningkatkan serviceability rate alutsista.
Selain itu, dalam Pedoman dan Kebijakan Program Offset tersebut telah dirilis sejak 2004 disebutkan bahwa keberadaan industri pertahanan lokal akan mengurangi ketergantungan MAF pada alutsista impor. Seperti halnya Indonesia, Malaysia juga menggunakan mekanisme offset atau transfer of technology (ToT) untuk mendukung berkembangnya industri pertahanan nasional.
Adapun untuk anggaran pertahanan, pengalokasiannya berdasarkan kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan kebutuhan MAF dalam menghadapi dinamika tantangan. Demi efektivitas belanja alutsista, alokasi anggaran berdasar pada prinsip keterjangkauan, dalam hal ini tergantung kemampuan pendanaan negara.Di sisi lain penentuan alokasi anggaran tidak berdasarkan persentase tetap tertentu di anggaran negara, tetapi pada prioritas dan ketersediaan dana negara.
Fakta Kekuatan dan Kemampuan
Bila melihat orientasi pertahanan Malaysia, maka ada sejumlah indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana negara terpisah dua bagian- di semenanjung Asia dan Kalimantan bagian utara- tersebut membangun kekuatan pertahanannya. Dalam hal ini memiliki angkatan bersenjata yang mampu memproyeksikan kekuatan melampaui batas wilayah untuk menghadapi ancaman kedaulatan secara efektif.
Indikator dimaksud yakni memiliki alutsista untuk angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara yang modern, bisa dimobilisasi secara cepat ke hot spot, dibekali senjata yang bisa diandalkan untuk menangkis ancaman atau serangan lawan; mampu mengembangkan industri pertahanan domestik untuk mewujudkan kemandirian alutsista; serta mendapatkan dukungan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja alutsista.
Di antara negara-negara ASEAN, Malaysia pernah menunjukkan kejayaannya, terutama di era 1990-2000an awal. Kala itu, negara yang memiliki semboyan ‘Bersekutu Bertambah Maju’ itu memborong pesawat tempur sekelas BAE Hawk Mk 108/208, 18 unit MiG-29N/NUB (sudah dinon-aktifkan semua), 8 unit F/A-18D Hornet, hingga pada 2003 menambah 18 unit Sukhoi Su-30MKM.
Dengan kekuatan tersebut, praktis hanya Singapura yang bisa mengimbanginya untuk superioritas udara. Sedangkan di darat, Malaysia merupakan pioner di ASEAN yang memiliki main battle tank (MBT), dengan memborong 48 unit PT-91 M Pendekar atau Tank Twardy made in Polandia. Berkat bekal kekuatan itulah Malaysia kerap kali mengganggu kedaulatan Indonesia, terutama di Ambalat.
Secara teoritis, seiring perkembangan jaman dan munculnya tantangan yang semakin berat, setiap negara mutlak konsisten memordenisasi alutsistanya, seperti dilakukan Indonesia dan beberapa negara di kawasan. Bagaimana dengan Malaysia? Untuk belanja alutsista, parameter lazimnya berdasar laporan Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI. Dalam beberapa tahun belakangan, belanja alutsista Malaysia terbilang sangat minim dan seolah tak pernah lekang dari carut-marut persoalan.
Pada 2021 misalnya, beberapa pembelian signfikan antara lain OPV littoral mission ship (LMS) asal China yang diorder pada 2017 dan diserahkan pada 2019-202. Namun dari berbagai referensi, kapal tersebut terbilang ‘ompong’ karena sistem persenjataannya hanya berupa satu meriam 30mm CS/AN3 dan dua senjata CS/LM6 12.7mm. Bandingkan dengan kapal cepat rudal (KCR) made in Indonesia yang dibekali rudal.
Lihat Juga :
