Soal WFH ASN untuk Kurangi Polusi di Jakarta, Menpan RB: Sedang Kita Kaji
Senin, 14 Agustus 2023 - 16:19 WIB
loading...
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan sedang melakukan kajian terkait wacana WFH bagi ASN. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan sedang melakukan kajian terkait wacana Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Usulan WFH ini sebagai salah satu upaya mengurangi dampak polusi udara khususnya di wilayah DKI Jakarta. "Jadi gini, soal WFH ASN ini sedang kita kaji dengan komprehensif karena kemarin ketika proses WFH ada yang memang bagus, ada juga yang WFH itu dianggap istirahat di rumah," ungkap Azwar di Istana Wapres, Senin (14/8/2023).
Menurut Azwar, saat ini sedang mempersiapkan sistem agar jika dilakukan WFH kinerja ASN tetap tinggi. "Nah sistem dan desainnya sedang kita sempurnakan. Nah nanti ada kriteria, mana yang memang bisa di-WFH mana yang tidak, itu sesuai dengan beberapa, teman-teman sedang mengusulkan, oh kalau kinerjanya sampai di sini dia bisa WFH karena memang kinerjanya tinggi maka dari manapun dia bisa bekerja. Kalau kinerjanya tidak tinggi nanti diberi WFH di rumah bukan WFH, jangan-jangan istirahat. Nah ini semua lagi dikaji," ungkap Azwar.
Baca juga: September, Pemprov DKI Kembali Terapkan Hybrid Working hingga WFH
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan saat ini sedang mengkaji agar dilakukan WFH bagi ASN di DKI Jakarta baik, di pemerintah daerah (Pemda) maupun kementerian.
Baca juga: Polantas, Petugas Dishub hingga Pol PP Terdampak Polusi Udara di Jakarta Diusulkan Dapat Insentif
"Nah soal DKI, tentu DKI punya pertimbangan dan punya pertimbangan khusus ya terkait soal WFH, tetapi Kemenpan RB sedang menyiapkan secara komprehensif. Ini sebenarnya di beberapa kementerian lembaga sudah mulai ada yang memberlakukan, tetapi timingnya kan ada yang tertentu, ada juga sebagian, ada juga yang komprehensif," papar Azwar.
Azwar pun mengatakan WFH dilakukan tergantung dari urgensinya, dampak pelayanan, juga ke sistem sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. "Tergantung pertama adalah urgensitasnya, yang kedua dampak terhadap pelayanan, yang ketiga sistemnya, jangan sampai WFH itu dipakai tidak untuk bekerja dari rumah, tapi ditanya 'lagi WFH lagi di mana?' 'di pasar' , padahal WFH mestinya kan bekerja," tandasnya.
Usulan WFH ini sebagai salah satu upaya mengurangi dampak polusi udara khususnya di wilayah DKI Jakarta. "Jadi gini, soal WFH ASN ini sedang kita kaji dengan komprehensif karena kemarin ketika proses WFH ada yang memang bagus, ada juga yang WFH itu dianggap istirahat di rumah," ungkap Azwar di Istana Wapres, Senin (14/8/2023).
Menurut Azwar, saat ini sedang mempersiapkan sistem agar jika dilakukan WFH kinerja ASN tetap tinggi. "Nah sistem dan desainnya sedang kita sempurnakan. Nah nanti ada kriteria, mana yang memang bisa di-WFH mana yang tidak, itu sesuai dengan beberapa, teman-teman sedang mengusulkan, oh kalau kinerjanya sampai di sini dia bisa WFH karena memang kinerjanya tinggi maka dari manapun dia bisa bekerja. Kalau kinerjanya tidak tinggi nanti diberi WFH di rumah bukan WFH, jangan-jangan istirahat. Nah ini semua lagi dikaji," ungkap Azwar.
Baca juga: September, Pemprov DKI Kembali Terapkan Hybrid Working hingga WFH
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan saat ini sedang mengkaji agar dilakukan WFH bagi ASN di DKI Jakarta baik, di pemerintah daerah (Pemda) maupun kementerian.
Baca juga: Polantas, Petugas Dishub hingga Pol PP Terdampak Polusi Udara di Jakarta Diusulkan Dapat Insentif
"Nah soal DKI, tentu DKI punya pertimbangan dan punya pertimbangan khusus ya terkait soal WFH, tetapi Kemenpan RB sedang menyiapkan secara komprehensif. Ini sebenarnya di beberapa kementerian lembaga sudah mulai ada yang memberlakukan, tetapi timingnya kan ada yang tertentu, ada juga sebagian, ada juga yang komprehensif," papar Azwar.
Azwar pun mengatakan WFH dilakukan tergantung dari urgensinya, dampak pelayanan, juga ke sistem sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. "Tergantung pertama adalah urgensitasnya, yang kedua dampak terhadap pelayanan, yang ketiga sistemnya, jangan sampai WFH itu dipakai tidak untuk bekerja dari rumah, tapi ditanya 'lagi WFH lagi di mana?' 'di pasar' , padahal WFH mestinya kan bekerja," tandasnya.
(cip)
Lihat Juga :
