Partai Garuda Anggap Pengkritik Kebijakan Hilirisasi Boneka Asing
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai pengkritik kebijakan hilirisasi pemerintah merupakan boneka asing. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai pengkritik kebijakan hilirisasi pemerintah merupakan boneka asing. Teddy mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk teguh dalam kebijakan hilirisasi pertambangan.
“Sampai detik ini, IMF dan negara-negara asing terus memborbardir dan menekan Presiden Jokowi yang tetap pada keputusannya untuk hilirisasi nikel, yaitu menghentikan ekspor bahan mentah nikel berganti dengan ekspor bahan yang sudah jadi,” ujar Teddy, Sabtu (13/8/2023).
Menurut Teddy, keputusan pemerintahan Jokowi ini sudah berjalan dan sangat menguntungkan Indonesia. Dia melihat IMF dan negara-negara asing makin tidak nyaman ketika Jokowi menyatakan bahwa hilirisasi ini bukan hanya untuk nikel.
“Karena beliau berencana akan melakukan hilirisasi pada tembaga, kobalt, bauksit, dan bahan tambang lainnya,” kata Teddy yang juga sebagai Juru Bicara Partai Garuda ini.
Dia menilai semakin asing menekan, semakin keras Jokowi bersikap agar kekayaan alam benar-benar bisa dinikmati oleh Indonesia. “Karena kengeyelan itu, maka munculah boneka-boneka pihak asing, orang-orang lokal yang menyerang kebijakan hilirisasi Jokowi dengan berbagai fitnah. Seolah-olah apa yang dilakukan Jokowi itu tindakan yang salah,” ungkapnya.
Dia memberikan contoh, nilai ekspor nikel mentah Rp17 trilliun. Sedangkan ekspor nikel bahan jadi, kata dia, nilai ekspornya Rp510 trilliun.
“Dengan hilirisasi, nilainya melonjak 30 kali lipat dibandingkan tidak hilirisasi. Tentu aneh dan tidak normal jika ada pihak lokal yang menentang dan menyerang keputusan Jokowi terkait hilirisasi. Bukankah hanya boneka yang mau melakukan hal-hal yang tidak normal tersebut?” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi yang selalu dibanggakan Pemerintah Indonesia tak lebih dari mendukung industrialisasi di China. Menurut Faisal, yang perlu dilakukan Indonesia adalah melakukan industrialisasi, bukan hanya hilirisasi.
“Sampai detik ini, IMF dan negara-negara asing terus memborbardir dan menekan Presiden Jokowi yang tetap pada keputusannya untuk hilirisasi nikel, yaitu menghentikan ekspor bahan mentah nikel berganti dengan ekspor bahan yang sudah jadi,” ujar Teddy, Sabtu (13/8/2023).
Menurut Teddy, keputusan pemerintahan Jokowi ini sudah berjalan dan sangat menguntungkan Indonesia. Dia melihat IMF dan negara-negara asing makin tidak nyaman ketika Jokowi menyatakan bahwa hilirisasi ini bukan hanya untuk nikel.
“Karena beliau berencana akan melakukan hilirisasi pada tembaga, kobalt, bauksit, dan bahan tambang lainnya,” kata Teddy yang juga sebagai Juru Bicara Partai Garuda ini.
Dia menilai semakin asing menekan, semakin keras Jokowi bersikap agar kekayaan alam benar-benar bisa dinikmati oleh Indonesia. “Karena kengeyelan itu, maka munculah boneka-boneka pihak asing, orang-orang lokal yang menyerang kebijakan hilirisasi Jokowi dengan berbagai fitnah. Seolah-olah apa yang dilakukan Jokowi itu tindakan yang salah,” ungkapnya.
Dia memberikan contoh, nilai ekspor nikel mentah Rp17 trilliun. Sedangkan ekspor nikel bahan jadi, kata dia, nilai ekspornya Rp510 trilliun.
“Dengan hilirisasi, nilainya melonjak 30 kali lipat dibandingkan tidak hilirisasi. Tentu aneh dan tidak normal jika ada pihak lokal yang menentang dan menyerang keputusan Jokowi terkait hilirisasi. Bukankah hanya boneka yang mau melakukan hal-hal yang tidak normal tersebut?” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi yang selalu dibanggakan Pemerintah Indonesia tak lebih dari mendukung industrialisasi di China. Menurut Faisal, yang perlu dilakukan Indonesia adalah melakukan industrialisasi, bukan hanya hilirisasi.
Explore More