9.695 Rakyat Jawa Tengah Terima Program Bantuan Pasang Baru Listrik ESDM Tahun 2022
loading...
Sejak 2022, Kementerian ESDM telah menyalurkan program Bantuan Pasang Baru Listrik kepada 80.183 rumah tangga tidak mampu, salah satunya yakni di Jawa Tengah. (Foto: dok kementerian ESDM)
A
A
A
JAWA TENGAH - Sejak tahun 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyalurkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada 80.183 rumah tangga tidak mampu di 22 Provinsi, salah satunya di provinsi Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2022, program BPBL di Jawa Tengah telah terealisasi sebanyak 9.695 penerima manfaat.
Khomsatun (38) dan Narsun (61) yang merupakan warga Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas tersebut mengaku senang telah mendapatkan bantuan instalasi listrik gratis dari pemerintah. “Bantuan ini meringankan dan sangat membantu. Kalau pasang sendiri juga belum ada uang, belum ada biayanya,” ucap ibu dari tiga anak ini.
Hal serupa pun disampaikan oleh penerima manfaat BPBL lainnya yakni Kusjali, Warga Dusun Longkrang, Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. “Saya sangat bersyukur menerima bantuan ini. Sebelumnya, saya menyalur ke rumah anak saya,” ucap Kusjali.
Pada tahun 2023 ini, Kementerian ESDM dengan dukungan dan persetujuan DPR melanjutkan pelaksanaan program BPBL melalui APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 untuk memberikan BPBL sekitar 125.000 rumah tangga di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 Provinsi.
"Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah sendiri direncanakan mendapat alokasi sebesar 15.000 rumah tangga penerima BPBL," tutur Wanhar selaku Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Wanhar juga turut menghadiri acara Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo pada Sabtu (13/05).
Ia juga menyampaikan bahwa selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga.
Pada kesempatan yang sama. Anggota Komisi VII Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PLN mempunyai cita-cita tidak ada rumah tangga yang tidak punya listrik. Ia mengatakan bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat, selain berfungsi sebagai penerangan, juga berfungsi sebagai energi dalam mengembangkan segala usaha dan aktifitas sehari-hari. "Itu merupakan tugas negara, negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu listrik," ucapnya.
Vice President Penjualan PT PLN (Persero) Rudiana Nurhadian yang turut hadir dalam peresmian tersebut menyatakan bahwa sebagai bentuk dukungan PLN atas rencana pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu. Salah satunya yakni dengan pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik.
Oleh sebab itu, PLN bersama mitra kerja akan bersinergi, berkolaborasi dan melangkah bersama-sama guna melaksanakan tugas mulia dari Kementerian ESDM yakni Program BPBL. "Program BPBL ini menjadi bukti komitmen PLN untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan listrik untuk kehidupan yang lebih baik," ucap Rudiana.
Dalam acara tersebut juga dilakukan kunjungan ke salah satu penerima manfaat program BPBL, Napsiyah (66). Ia sangat berterima kasih atas bantuan tersebut dan mengaku sebelum mendapatkan bantuan, ia menyalurkan listrik dari rumah orang tuanya.
"Selama ini saya menyalur dari rumah Bapak saya. Sekarang saya tidak perlu menyalur lagi, terima kasih Kementerian ESDM dan PLN" ucap Napsiyah saat dijumpai di kediamannya, Sabtu (13/5).
Perlu diketahui bahwa Alokasi penganggaran Program BPBL Tahun 2022 dari APBN sebesar Rp 120 Miliar untuk melistriki 80 Ribu Rumah Tangga Tidak Mampu Belum Berlistrik di 22 Provinsi. Sedangkan Alokasi penganggaran Program BPBL Tahun 2023 dari APBN sebesar Rp 304,31 Miliar untuk melistriki 125 Ribu Rumah Tangga Tidak Mampu Belum Berlistrik di 34 Provinsi.
Pemberian bantuan penyambungan listrik kepada masyarakat tidak mampu merupakan bukti bahwa negara hadir untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Masyarakat yang merdeka berhak mendapatkan akses listrik.
Khomsatun (38) dan Narsun (61) yang merupakan warga Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas tersebut mengaku senang telah mendapatkan bantuan instalasi listrik gratis dari pemerintah. “Bantuan ini meringankan dan sangat membantu. Kalau pasang sendiri juga belum ada uang, belum ada biayanya,” ucap ibu dari tiga anak ini.
Hal serupa pun disampaikan oleh penerima manfaat BPBL lainnya yakni Kusjali, Warga Dusun Longkrang, Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. “Saya sangat bersyukur menerima bantuan ini. Sebelumnya, saya menyalur ke rumah anak saya,” ucap Kusjali.
Pada tahun 2023 ini, Kementerian ESDM dengan dukungan dan persetujuan DPR melanjutkan pelaksanaan program BPBL melalui APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 untuk memberikan BPBL sekitar 125.000 rumah tangga di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 Provinsi.
"Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah sendiri direncanakan mendapat alokasi sebesar 15.000 rumah tangga penerima BPBL," tutur Wanhar selaku Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Wanhar juga turut menghadiri acara Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo pada Sabtu (13/05).
Ia juga menyampaikan bahwa selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga.
Pada kesempatan yang sama. Anggota Komisi VII Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PLN mempunyai cita-cita tidak ada rumah tangga yang tidak punya listrik. Ia mengatakan bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat, selain berfungsi sebagai penerangan, juga berfungsi sebagai energi dalam mengembangkan segala usaha dan aktifitas sehari-hari. "Itu merupakan tugas negara, negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu listrik," ucapnya.
Vice President Penjualan PT PLN (Persero) Rudiana Nurhadian yang turut hadir dalam peresmian tersebut menyatakan bahwa sebagai bentuk dukungan PLN atas rencana pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu. Salah satunya yakni dengan pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik.
Oleh sebab itu, PLN bersama mitra kerja akan bersinergi, berkolaborasi dan melangkah bersama-sama guna melaksanakan tugas mulia dari Kementerian ESDM yakni Program BPBL. "Program BPBL ini menjadi bukti komitmen PLN untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan listrik untuk kehidupan yang lebih baik," ucap Rudiana.
Dalam acara tersebut juga dilakukan kunjungan ke salah satu penerima manfaat program BPBL, Napsiyah (66). Ia sangat berterima kasih atas bantuan tersebut dan mengaku sebelum mendapatkan bantuan, ia menyalurkan listrik dari rumah orang tuanya.
"Selama ini saya menyalur dari rumah Bapak saya. Sekarang saya tidak perlu menyalur lagi, terima kasih Kementerian ESDM dan PLN" ucap Napsiyah saat dijumpai di kediamannya, Sabtu (13/5).
Perlu diketahui bahwa Alokasi penganggaran Program BPBL Tahun 2022 dari APBN sebesar Rp 120 Miliar untuk melistriki 80 Ribu Rumah Tangga Tidak Mampu Belum Berlistrik di 22 Provinsi. Sedangkan Alokasi penganggaran Program BPBL Tahun 2023 dari APBN sebesar Rp 304,31 Miliar untuk melistriki 125 Ribu Rumah Tangga Tidak Mampu Belum Berlistrik di 34 Provinsi.
Pemberian bantuan penyambungan listrik kepada masyarakat tidak mampu merupakan bukti bahwa negara hadir untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Masyarakat yang merdeka berhak mendapatkan akses listrik.
(dsa)
Explore More