Mahfud MD Janji Kebut Perpres Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Rabu, 29 Juli 2020 - 18:22 WIB
loading...
Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: inews/riezky maulana
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah tengah mengebut proses perampungan daripada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Menurutnya, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme merupakan pengaplikasian amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
"Saya sudah mendiskusikan ini dengan LSM dan teman-teman parpol, dengan lintas kementerian dan lembaga juga. Memang tidak ada jawaban lain bahwa Perpres itu harus segera diproses lebih lanjut pembahasannya," ucapnya di Mako Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2020).
(Baca: Kunjungi Markas Marinir, Mahfud MD Tinjau Fasilitas Pasukan Elit TNI AL)
Mahfud menuturkan beberapa alasan mengapa Perpres tersebut harus diselesaikan dengan segera. Alasan pertama, yakni pembahasan perpres tersebut sudah tertunda selama satu tahun lebih lantaran penyelengaraan plpres dan pileg lalu.
"Karena menurut undang-undang itu seharusnya sudah selesai tanggal 21 Juni Tahun 2019, tapi waktu itu kita sibuk menghadapi keriuhan pilpres dan pileg dan sesudah itu baru kita mulai berpikir lagi," tuturnya.
Lebih lanjut Mahfud menuturkan alasan kedua, menurutnya, saat awal-awal pandemi covid-19 terjadi, itu menjadi hal yang cukup mengganggu. Namun, dia memastikan bahwasanya covid-19 tidak dijadikan alasan untuk terus menerus menunda pembahasan Perpres tersebut dengan tetap mengedepankan hak asasi manusia.
"Begitu kita berpikir lagi, dihadang lagi oleh pandemi covid-19. Tetapi kita sudah bersepakat bahwa covid-19 tidak akan mematikan tugas-tugas kita dan kita akan segera melanjutkan peembahasan itu dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia," ungkapnya.
"Saya sudah mendiskusikan ini dengan LSM dan teman-teman parpol, dengan lintas kementerian dan lembaga juga. Memang tidak ada jawaban lain bahwa Perpres itu harus segera diproses lebih lanjut pembahasannya," ucapnya di Mako Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2020).
(Baca: Kunjungi Markas Marinir, Mahfud MD Tinjau Fasilitas Pasukan Elit TNI AL)
Mahfud menuturkan beberapa alasan mengapa Perpres tersebut harus diselesaikan dengan segera. Alasan pertama, yakni pembahasan perpres tersebut sudah tertunda selama satu tahun lebih lantaran penyelengaraan plpres dan pileg lalu.
"Karena menurut undang-undang itu seharusnya sudah selesai tanggal 21 Juni Tahun 2019, tapi waktu itu kita sibuk menghadapi keriuhan pilpres dan pileg dan sesudah itu baru kita mulai berpikir lagi," tuturnya.
Lebih lanjut Mahfud menuturkan alasan kedua, menurutnya, saat awal-awal pandemi covid-19 terjadi, itu menjadi hal yang cukup mengganggu. Namun, dia memastikan bahwasanya covid-19 tidak dijadikan alasan untuk terus menerus menunda pembahasan Perpres tersebut dengan tetap mengedepankan hak asasi manusia.
"Begitu kita berpikir lagi, dihadang lagi oleh pandemi covid-19. Tetapi kita sudah bersepakat bahwa covid-19 tidak akan mematikan tugas-tugas kita dan kita akan segera melanjutkan peembahasan itu dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia," ungkapnya.
Lihat Juga :
