Komite Penanganan COVID-19 Diminta Perhatikan Juga Masalah Pendidikan
Rabu, 29 Juli 2020 - 11:11 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengusulkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak hanya menangani masalah kesehatan dan ekonomi. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR , Abdul Fikri Faqih mengusulkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak hanya menangani masalah kesehatan dan ekonomi. Dia mengusulkan agar Komite Penanganan COVID-19 dan PEN juga mempertahankan negeri ini dari merosotnya Indeks Pembangunan Manusia di masa pandemi ini.
"Yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli (ekonomi)," ujar Fikri Faqih kepada SINDOnews , Rabu (29/7/2020). (Baca juga: Bertambah 8, WNI di Luar Negeri Sembuh Corona Capai 832 Orang)
Hal tersebut dikatakan Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyikapi banyaknya keluhan, saran, kritik maupun umpatan berdatangan dari para orang tua atau pemerhati pendidikan anak bangsa terhadap sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Kalau pendidikan hanya diserahkan ke Kementerian BAU (Bussiness As Usual) dengan anggaran hanya Rp75 triliun Kemendikbud dan Rp67 triliun di Kemenag dari Rp2.500 triliun APBN kita, maka masyarakat akan sangat berat harus menyekolahkan anaknya. Apalagi ditambah dengan PJJ yang menuntut kuota internet tidak gratis. Rasanya tak mungkin mereka menjalankannya. Kasihan," jelasnya.
Sekadar diketahui, salah satu masalah yang dihadapi orang tua siswa dalam sistem PJJ adalah mahalnya harga kuota internet. Sementara penghasilan orang tua siswa turun drastis akibat pandemi COVID-19, bahkan tidak sedikit diantaranya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). (Baca juga: Tang Juan, Tentara China yang Dikejar-kejar FBI Diadili di AS)
Alhasil, tidak sedikit dari siswa yang menumpang hotspot atau WiFi di kelurahan atau warung kopi untuk PJJ. Ada juga yang sampai mencari spot di pengkolan demi mendapatkan hotspot internet.
"Yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli (ekonomi)," ujar Fikri Faqih kepada SINDOnews , Rabu (29/7/2020). (Baca juga: Bertambah 8, WNI di Luar Negeri Sembuh Corona Capai 832 Orang)
Hal tersebut dikatakan Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyikapi banyaknya keluhan, saran, kritik maupun umpatan berdatangan dari para orang tua atau pemerhati pendidikan anak bangsa terhadap sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Kalau pendidikan hanya diserahkan ke Kementerian BAU (Bussiness As Usual) dengan anggaran hanya Rp75 triliun Kemendikbud dan Rp67 triliun di Kemenag dari Rp2.500 triliun APBN kita, maka masyarakat akan sangat berat harus menyekolahkan anaknya. Apalagi ditambah dengan PJJ yang menuntut kuota internet tidak gratis. Rasanya tak mungkin mereka menjalankannya. Kasihan," jelasnya.
Sekadar diketahui, salah satu masalah yang dihadapi orang tua siswa dalam sistem PJJ adalah mahalnya harga kuota internet. Sementara penghasilan orang tua siswa turun drastis akibat pandemi COVID-19, bahkan tidak sedikit diantaranya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). (Baca juga: Tang Juan, Tentara China yang Dikejar-kejar FBI Diadili di AS)
Alhasil, tidak sedikit dari siswa yang menumpang hotspot atau WiFi di kelurahan atau warung kopi untuk PJJ. Ada juga yang sampai mencari spot di pengkolan demi mendapatkan hotspot internet.
(kri)
Lihat Juga :
