Apa Risikonya Figur Cawapres 2024 Diumumkan Terlalu Dini?

"Fungsi partai politik itu sendiri antara lain adalah kaderisasi dan sumber rekrutmen kepemimpinan. Jadi wacana ini bertentangan dengan fitrah partai politik yang menjadi pilar demokrasi dan pemegang mandat sebagai peserta pemilu," kata Kamhar saat dihubungi, Rabu (2/8/2023).

Kamhar mengatakan, syarat dan kriteria cawapres Anies telah tertuang dalam Piagam Kerja Sama Koalisi Perubahan. Pada bagian syarat dan kriteria cawapres, kata Kamhar, terdapat lima poin. "Jika dalam perjalanannya kemudian Mas Anies menambahkan kriteria 0, kami menghormati itu dan memandang itu memang relevan," ucapnya.

Menurutnya, kriteria 0 yang disampaikan Anies itu tak memiliki beban masa lalu dan memiliki keberanian. Baginya, kriteria ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan. "Bukan sekadar pemenuhan kebutuhan untuk bisa berlayar, mengingat Koalisi Perubahan ini berbeda dengan selera dan kehendak penguasa. Maka, jika tak bersih dan tak punya keberanian, pasti tersandera," ucap Kamhar.

Di sisi lain, Kamhar juga menyebut syarat dan kriteria cawapres Anies tak mencantumkan harus berasal dari nonparpol. "Dalam kriteria yang telah ditetapkan, tak ada sama sekali kriteria yang tak membolehkan figur berlatar belakang parpol," katanya.

"Jika ada tudingan figur parpol tak akan bisa berlaku adil terhadap partai lainnya, sudah pasti keliru dan ahistoris. Pak SBY telah membuktikan selama 10 tahun menjadi presiden dan Partai Demokrat sebagai the rulling party, bisa berlaku adil terhadap mitra koalisi. Itu antara lain menjadi fungsi manajemen atas kesepakatan yang dibangun," pungkas Kamhar.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai substansi pandangan Nasdem dan Demokrat sama mengenai cawapres Anies Baswedan. “Meskipun nuansa statementnya silang pendapat, tetapi substansi pandangan Demokrat dan Nasdem sama, yakni mengacu pada potensi ketokohan untuk menang dalam pilpres, artinya bisa saja menyasar kader partai atau lainnya,” kata Dedi.

Hanya saja, kata Dedi, pandangan Demokrat atas pernyataan Nasdem menyiramkan kegundahan. “Mereka miliki kader potensial yakni AHY, jika kemudian tidak menjadi pertimbangan sejak awal, maka bukan tidak mungkin Demokrat lakukan evaluasi dalam berkoalisi, utamanya jika kemudian tokoh cawapres itu tidak jauh lebih baik dari AHY, baik dari sisi elektabilitas dan potensi kemenangan,” pungkas Dedi.

PKB Ancam Tinggalkan Partai Gerindra

Internal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mulai retak. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengancam meninggalkan mitra koalisinya, Partai Gerindra jika tidak segera menjadikan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Awalnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa PKB merupakan partai yang memiliki kesetiaan dalam berkoalisi. Namun, kesetiaan itu tentu perlu dengan catatan. "PKB masuk kategori yang setia, (tapi) kalau yang di sana juga setia," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil dalam diskusi bertajuk 'PKB Mendengar' yang digelar di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Dia pun turut menyinggung soal banyak kelakar yang tersebar di media sosial terkait kesetiaan. Menurutnya, hal ini bisa saja kelakar ini terjadi di koalisinya bersama Gerindra.

"Apa itu? Biasanya di YouTube-YouTube itu loh, 'Lu 11, aku 12, lu ga jelas, gua lepas," ujarnya.

Wakil Ketua MPR itu pun mengaku banyak yang bertanya perihal kenapa KKIR sampai saat ini belum juga mengumumkan pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Dia mengira, hal ini masih mencari format kesepakatan.

Pasalnya, kata dia, kerja sama politik yang dibangun bersama Gerindra ini merupakan kali pertama. "Karena emang nggak tahu caranya. Masih baru, belum tahu caranya, gimana caranya. Sudah 11 bulan kok belum saja," tutur dia.