DPR Minta Situs Bung Karno di Ende Jadi Aset Nasional
loading...
A
A
A
ENDE - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebankitan Bangsa (PKB) Dipo Nusantara Pua Upa mendorong pemerintah menjadi Situs Bung Karno dan Rumah Pengasingan Bung Karno yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi aset nasional.
"Dengan menjadikan situs ini sebagai aset nasional maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pariwisata dapat terlibat untuk membenahi situs ini," kata anggota Komisi III DPR ini saat mengunjungi kawasan Taman Bung Karno dan Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Flores, NTT, bersama Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Selasa (28/7/2020). (Baca juga: Puan Maharani Resmikan Monumen Soekarno di Aljazair)
Selain bantuan dari pemerintah, Dipo juga mendorong keterlibatan pihak swasta bekerja sama dengan Pemda untuk melestarikan situs Bung Karno sebagai aset nasional yang sangat bersejarah ini. Dipo juga mengaku prihatin karena situs Bung Karno belum terpelihara dengan baik. "Keterlibatan pihak swasta tentu saja diperlukan supaya aset ini bisa terawat dengan baik. Sebab, biasanya kita mudah untuk membangun, tetapi merawatnya susah,” kata politikus dari Daerah Pemilihan NTT II yang meliputi seluruh daratan Flores, Lembata, dan Alor. (Baca juga: Kepala BKKBN: Ucapan Revolusi Bung Karno Bisa Diwujudkan dengan Inovasi)
Bupati Ende Djafar Achmad mengatakan, pembangunan Taman Soekarno ini dilakukan di era kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Wakil Presiden Boediono meresmikan taman tersebut bersama mantan Ketua MPR almarhum Taufik Kiemas.
"Ketika kami mengembangkan areal seperti ini, kami kesulitan pendanaan. Di sini di bawah pohon sukun ini, tempat perenungan Bung Karno. Kita ingin di sini kita siapkan museum. Kami juga ingin se-Indonesia belajar ekstrakurikuler tentang Pancasila, datanglah ke Ende ini. Lihat tempat perenungan Bung Karno," katanya.
Dikatakan Djafar, suasana toleransi di Ende sangat terasa. Keberadaan Soekarno selama empat tahun di pengungsian, dinilai sangat menginspirasi masyarakat untuk bertoleransi tinggi. "Apa yang ada di Ende, semua agama menjadi satu rukun saling gotong royong," katanya. abdul rochim
"Dengan menjadikan situs ini sebagai aset nasional maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pariwisata dapat terlibat untuk membenahi situs ini," kata anggota Komisi III DPR ini saat mengunjungi kawasan Taman Bung Karno dan Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Flores, NTT, bersama Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Selasa (28/7/2020). (Baca juga: Puan Maharani Resmikan Monumen Soekarno di Aljazair)
Selain bantuan dari pemerintah, Dipo juga mendorong keterlibatan pihak swasta bekerja sama dengan Pemda untuk melestarikan situs Bung Karno sebagai aset nasional yang sangat bersejarah ini. Dipo juga mengaku prihatin karena situs Bung Karno belum terpelihara dengan baik. "Keterlibatan pihak swasta tentu saja diperlukan supaya aset ini bisa terawat dengan baik. Sebab, biasanya kita mudah untuk membangun, tetapi merawatnya susah,” kata politikus dari Daerah Pemilihan NTT II yang meliputi seluruh daratan Flores, Lembata, dan Alor. (Baca juga: Kepala BKKBN: Ucapan Revolusi Bung Karno Bisa Diwujudkan dengan Inovasi)
Bupati Ende Djafar Achmad mengatakan, pembangunan Taman Soekarno ini dilakukan di era kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Wakil Presiden Boediono meresmikan taman tersebut bersama mantan Ketua MPR almarhum Taufik Kiemas.
"Ketika kami mengembangkan areal seperti ini, kami kesulitan pendanaan. Di sini di bawah pohon sukun ini, tempat perenungan Bung Karno. Kita ingin di sini kita siapkan museum. Kami juga ingin se-Indonesia belajar ekstrakurikuler tentang Pancasila, datanglah ke Ende ini. Lihat tempat perenungan Bung Karno," katanya.
Dikatakan Djafar, suasana toleransi di Ende sangat terasa. Keberadaan Soekarno selama empat tahun di pengungsian, dinilai sangat menginspirasi masyarakat untuk bertoleransi tinggi. "Apa yang ada di Ende, semua agama menjadi satu rukun saling gotong royong," katanya. abdul rochim
(cip)