Jelang AIPA ke-44, BKSAP DPR Dorong Stabilitas dan Kesejahteraan ASEAN

JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke ke-44 pada Agustus 2023 di Jakarta bertujuan untuk menjaga stabilitas perdamaian di kawasan ASEAN .

"Tujuan utama AIPA ini secara politik mendorong stabilitas kawasan, bagaimana AIPA ini agar menjaga kawasan ASEAN, yang betul-betul stabil dan tentunya agar terus ke depan terjaga perdamaian-kedamaiannya," ungkap Ketua Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR, Putu Supadma Rudana dalam diskusi yang bertajuk "Parlemen yang Responsif untuk Stabilitas dan Kesejahteraan ASEAN" di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 21 Juli 2023 kemarin.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, awalnya anggota AIPA hanya 5 negara yang diprakarsai Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Namun saat ini, AIPA sudah memiliki 10 anggota. “Saat AIPA nanti Timor Leste hanya menjadi observer. Dan Myanmar tidak diundang dalam sidang ini,” ujarnya.


Saat pertemuan awal, Putu menuturkan, Indonesia mengusulkan bagaimana resolusi tentang penerapan Five-Point Consensus. Karenanya, Indonesia menunggu anggota AIPA menerapkan Five-Point Consensus, di mana ke depan negara ini mengimplementasikan dan Five-Point Consensus yang sudah dikomitmenkan oleh negara-negara parlemen ASEAN.

“Kebetulan negara lain tidak ada yang mengobjek atau memprotes, akhirnya draft resolusi emergency item pada saat itu diakui dan menjadi sebuah resolusi atau keputusan dari pada AIPA,” terangnya.

Putu melanjutkan, ASEAN ini merupakan kawasan yang sangat strategis ke depannya dan memang kawasan yang banyak dilirik oleh kekuatan-kekuatan besar yang juga ingin masuk ASEAN.

Jadi, parlemen ASEAN harus responsif untuk bisa mengawal berbagai tantangan ASEAN secara mandiri. Sehingga, ASEAN tidak perlu kekuatan besar lainnya datang untuk mengintervensi permasalahan di ASEAN.

“Kita harus mampu secara mandiri mengawal segala permasalahan atau tantangan di kawasan ASEAN ini, untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan juga untuk menjaga kesejahteraan kawasan. Saya berharap mereka tidak langsung berafiliasi dengan kekuatan besar di luar ASEAN, tapi yang pertama adalah ASEAN first, family of ASEAN. Jadi, solidaritas mereka yang pertama dan utama itu ASEAN. Apalagi, Indonesia adalah kakaknya dari negara-negara yang berada di kawasan ASEAN," tuturnya.

Selain itu, Putu juga menekankan soal kesejahteraan. Sehingga harapannya ASEAN siap menuju transisi hijau dalam konsep green ekonomi.

Pasalnya, masyarakat ASEAN ini mendapatkan dukungan secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Dan yang terpenting, kegiatan ekonominya harus sustainable atau berdaya tahan dan terus tumbuh.

“Jangan sampai ada terjadi mungkin satu negara yang punya growth yang tinggi atau ASEAN lainnya, justru jomplang growthnya. Nah, rakyat satu negara di ASEAN itu mungkin tidak mendapatkan benefit dari peningkatan ekonomi, sementara rakyat negara ASEAN lain yang hanya mendapatkan kesejahteraan dari peningkatan ekonomi kawasan ASEAN,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta mengatakan, di tengah perubahan global, Eropa dan Amerika yang dulu menjadi kiblat dunia, kini tidak lagi di tengah perang Ukraina vs Rusia juga China vs Taiwan. Maka duniasedang dalam pembentukan poros baru dari satu raksasa barat ke multipolar dan ini berdampak pada tatanan sosial ekonomi dan politik global.

"Dulu mayoritas produk industri dikuasai AS tapi sekarang turun 50%, sehingga terjadi kemunduran ekonomi yang membuat banyak negara dan koorporasi mereka-reka tentang pertumbuhan ekonomi ke depan yang tidak lagi bergantung pada AS maka akan seperti apa?," ujarnya secara virtual.

Menurut Sukamta, kondisi yang menjadikan dunia menyeting ulang tatanan eknominya, di mana regionalisme ekonomi akan tumbuh kuat, dan ASEAN harus membuktikan itu.

"Indonesia sebagai saudara tua di ASEAN perannya sangat penting, seperti Jerman di Eropa," terang politisi PKS ini.

"Jadi, dalam konteks Keketuaan Indonesia harus meningkatkan perannya, baik eksekutif maupun legislatif. Seperti konflik Myanmar yang belum selesai, maka Indonesia harus mendorong lebih kuat lagi untuk mewujudkan demokrasi itu," tegas Sukamta.