Rakernas XV Apkasi, Kemendagri: Peran Kepala Daerah Penting untuk Sukseskan Pemilu 2024

TANGERANG - Sejumlah apsek perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, termasuk kepala daerah, sebagai indikator keberhasilan Pemilu 2024. Salah satunya pemilu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Suhajar Diantoro saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang.

Indikator lainnya, yakni tingginya partisipasi pemilih. Kemudian tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik kekerasan.

"Indikator yang terakhir yakni pemerintah yang ada tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun daerah," ujar Suhajar, dalam keterangan tertulis diterima, Jumat (21/7/2023).

Lebih lanjut, Suhajar menjelaskan, Presiden Jokowi telah mengarahkan kepada seluruh jajaran pemerintah agar mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

Oleh karena itu, suksesnya gelaran tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.


Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kata dia, menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah yang sudah mulai banyak menganggarkan APBD untuk mendukung pilkada.

“Kami berterima kasih karena pilkada ini dananya memang dana APBD,” tandasnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diimbau untuk membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu di daerah. Misalnya, kebutuhan kantor bagi KPU maupun Bawaslu di daerah.

Kata dia, dalam menyukseskan pemilu diperlukan sinergi dari berbagai pihak, baik dari penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat keamanan, partai politik, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pemerintah termasuk kepala daerah berperan sentral dalam mengendalikan sinergi tersebut. “Karena kalau setiap daerah aman, maka Indonesia akan menjadi aman,” jelasnya.

Kepala daerah juga diarahkan agar dapat menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia meminta bantuan kepada kepala daerah untuk memastikan tidak terjadi politisasi birokrasi. Dia meyakini para kepala daerah telah memahami cara untuk menjaga aspek tersebut.



Selain itu, Pemda juga perlu memitigasi potensi masalah agar dapat segera diantisipasi melalui kerja sama dengan semua kekuatan di daerah, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Daerah juga perlu membantu distribusi logistik pemilu dan pilkada.

“Alhamdulillah selama ini (distribusi logistik) berjalan lancar berkat kerja sama pemerintah daerah,” pungkasnya.