Budi Arie Dilantik Menjadi Menkominfo, Hasto: Relawan Juga Rakyat Indonesia

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menanggapi pelantikan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Budi Arie dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (17/7/2023), menggantikan Johnny G Plate.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pelantikan sejumlah menteri, termasuk Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, telah dilaporkan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ya sebelumnya didiskusikan melalui Pak Pramono Anung yang juga melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga kepada saya. Diinformasikan terkait dengan keputusan presiden, di mana pada pagi hari ini (kemarin) melantik menteri, wakil menteri, dan juga beberapa dari wantimpres. Semua dikomunikasikan dengan baik," kata Hasto Kristiyanto kepada awak media di sela pelatihan Juru Kampanye Ganjar Pranowo di MNC Conference Hall Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023) malam.



Menurut Hasto, Budi Arie juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak dipilih Presiden Jokowi dan ditugaskan menjadi menteri. "Ya relawan kan juga rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia apalagi juga telah berjuang ya di dalam pemenangan presiden Jokowi, dan oleh Presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden," tuturnya.

Terkait sikap Budi Arie Setiadi yang dianggap lebih condong mendukung bakal capres Prabowo Subianto, Hasto menyebutkan belum tentu sikap Budi Arie senada dengan pergerakan akar rumput Projo di daerah.

"Dukung-mendukung kan biasa, buktinya ada Projo dari Jawa Barat ya memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dukungan ini kan belum final, apalagi nanti ujung-ujungnya kan pada siapa yang dicoblos masih 14 Februari 2024," ujar Hasto.

Ia mengaku berbaik sangka dengan adanya Menkominfo definitif diharapkan dapat mempercepat suatu pembangunan infrastruktur berkaitan dengan sistem telekomunikasi nasional agar makin berdaya saing dengan negara-negara lain.



Terkait kekhawatiran relawan yang menjabat Menkominfo mengetahui telekomunikasi secara nasional, menurut Hasto, sudah ada sistem pengawasan di pemerintahan. DPR sebagai pengawas harus mendorong Menkominfo yang baru dapat menjaga marwah agar tidak menyalahgunakan wewenangnya.