Vaksin Jangan Jadi Ladang Bisnis
Selasa, 28 Juli 2020 - 08:37 WIB
loading...
A
A
A
Awal Agustus ini rencananya kandidat vaksin dari Sinovac akan diujikliniskan kepada 1.620 relawan. Nantinya PT Biofarma akan bekerjasama dengan Universitas Padjajaran untuk melakukan ujiklinis tahap ke III. Pemerintah menjamin akan memberikan perlindungan terhadap para relawan yang akan berpartisipasi dalam uji klinis vaksin covid-19.
Saat ini sedang dilakukan perekrutan relawan uji klinis vaksin. Hal ini nantinya berpengaruh pada lamanya proses uji klinis vaksin. Koordinator Uji Klinis Vaksin Covid-19 yang juga Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Kusnandi Rusmil mengatakan dibutuhkan setidaknya 1.620 relawan untuk uji klinis vaksin covid-19.
Dia mengatakan ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi relawan uji klinis vaksin covid-19 . Salah satunya berkaitan dengan usia yakni antara usia 18 hingga 59 tahun. “Kriteria yang ikut penelitian ini harus sehat. Jadi orang itu pasti diperiksa dulu dengan teliti. Periksa darahnya periksa jantungnya, periksa paru-parunya sudah sehat baru dia bisa ikut penelitian ini. Seperti itu,” katanya. (Baca juga: Simplikasi Cukai Bisa Lindungi Industri Rokok Kecil)
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dany Amrul Ichdan menyebutkan jika kerjasama pengembangan kandidat vaksin covid dengan Sinovach dilakukan secara bussines to bussines (B to B) bukan government to government (G to G). Nantinya PT Biofarma akan bekerjasama dengan Sinovach untuk memproduksi vaksin covid-19 secara massal jika telah lolos ujiklinis III.
Pada tahap awal produksi massal pemerintah harus menyiapkan sekitar Rp 25 triliun-Rp 30 triliun. Perkiraan angka tersebut dikalkulasikan dengan perkiraan harga vaksin yang mencapai 5-10 dollar AS, dikalikan dengan 175 juta vaksin. "Kalau katakanlah 5 dollar itu harganya dan dijual lebih kurang dengan harga yang sama, berarti negara harus mengalokasikan lebih kurang sekitar Rp25 sampai Rp30 triliun-lah harus disiapkan," kata Dany.
Kendati demikian, Pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan G to G untuk melakukan negoisasi agar harga vaksin bisa terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah bakal menyiapkan payung hukum terkait pendekatan B2B yang digunakan dalam negosiasi uji klinis vaksin Sinovac tersebut. "Tapi, business to business yang dipayungi oleh regulator dalam hal ini memayungi, negara menyiapkan milestone-nya, menyiapkan pasar, support of technology juga join riset dengan BPPT dengan Kemenristek," ucapnya. (Baca juga: Hati-hati, Tanpa Izin Suami, Ibadah Sunah Istri Jadi Haram)
Indonesia Hanya Pasar
Skema kerjasama B to B dalam pengembangan vaksin covid-19 ini memantik kekhawatiran banyak kalangan. Seperti di masa lalu, dengan kerjasama B to B ini, Indonesia kembali akan menjadi pasar dari berbagai produk kesehatan termasuk obat-obatan. Yang lebih mengkhawatirkan dengan kerjasama B to B ini maka akan berlaku hukum pasar di mana produsen vaksin akan mudah menaikan atau menurunkan harga. Dengan tingkat ketergantungan tinggi, maka Indonesia tidak akan banyak memiliki nilai tawar.
Saat ini sedang dilakukan perekrutan relawan uji klinis vaksin. Hal ini nantinya berpengaruh pada lamanya proses uji klinis vaksin. Koordinator Uji Klinis Vaksin Covid-19 yang juga Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Kusnandi Rusmil mengatakan dibutuhkan setidaknya 1.620 relawan untuk uji klinis vaksin covid-19.
Dia mengatakan ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi relawan uji klinis vaksin covid-19 . Salah satunya berkaitan dengan usia yakni antara usia 18 hingga 59 tahun. “Kriteria yang ikut penelitian ini harus sehat. Jadi orang itu pasti diperiksa dulu dengan teliti. Periksa darahnya periksa jantungnya, periksa paru-parunya sudah sehat baru dia bisa ikut penelitian ini. Seperti itu,” katanya. (Baca juga: Simplikasi Cukai Bisa Lindungi Industri Rokok Kecil)
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dany Amrul Ichdan menyebutkan jika kerjasama pengembangan kandidat vaksin covid dengan Sinovach dilakukan secara bussines to bussines (B to B) bukan government to government (G to G). Nantinya PT Biofarma akan bekerjasama dengan Sinovach untuk memproduksi vaksin covid-19 secara massal jika telah lolos ujiklinis III.
Pada tahap awal produksi massal pemerintah harus menyiapkan sekitar Rp 25 triliun-Rp 30 triliun. Perkiraan angka tersebut dikalkulasikan dengan perkiraan harga vaksin yang mencapai 5-10 dollar AS, dikalikan dengan 175 juta vaksin. "Kalau katakanlah 5 dollar itu harganya dan dijual lebih kurang dengan harga yang sama, berarti negara harus mengalokasikan lebih kurang sekitar Rp25 sampai Rp30 triliun-lah harus disiapkan," kata Dany.
Kendati demikian, Pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan G to G untuk melakukan negoisasi agar harga vaksin bisa terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah bakal menyiapkan payung hukum terkait pendekatan B2B yang digunakan dalam negosiasi uji klinis vaksin Sinovac tersebut. "Tapi, business to business yang dipayungi oleh regulator dalam hal ini memayungi, negara menyiapkan milestone-nya, menyiapkan pasar, support of technology juga join riset dengan BPPT dengan Kemenristek," ucapnya. (Baca juga: Hati-hati, Tanpa Izin Suami, Ibadah Sunah Istri Jadi Haram)
Indonesia Hanya Pasar
Skema kerjasama B to B dalam pengembangan vaksin covid-19 ini memantik kekhawatiran banyak kalangan. Seperti di masa lalu, dengan kerjasama B to B ini, Indonesia kembali akan menjadi pasar dari berbagai produk kesehatan termasuk obat-obatan. Yang lebih mengkhawatirkan dengan kerjasama B to B ini maka akan berlaku hukum pasar di mana produsen vaksin akan mudah menaikan atau menurunkan harga. Dengan tingkat ketergantungan tinggi, maka Indonesia tidak akan banyak memiliki nilai tawar.
Lihat Juga :
