DPD Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Penyaluran Bansos Dampak Corona
Rabu, 29 April 2020 - 15:49 WIB
loading...
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Baktiar Najamudin. Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).
Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin mengaku selama ini menerima cukup banyak keluhan atas distribusi bansos bagi korban pandemi Corona yang dinilai tidak merata.
"Saya mendengar dan dapat masukan banyak dari daerah. Tolong pemerintah pusat, Kementerian Sosial dan kementerian terkait segera memperbaiki hal tersebut. Termasuk bagaimana menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan dan bagimana teknis pelaksanaannya. Sehingga, tidak ada lagi kedepan keluhan-keluhan dari masyarakat. Ada yang dapat, ada yang tidak, padahal menurut mereka, mereka berhak,” ungkap Sultan, Rabu (29/4/2020).
Sultan mengungkapkan, hal itu tidak terjadi jika ada kesamaan data antara pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat kelurahan bahkan RW dan RT.
“Entah itu data PKH atau apapun, seharusnya memang data ini di-update, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mungkin perlu parameter yang baku yang itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak muncul persoalan di lapangan terutama di tingkat grassroot,” tuturnya. (Baca juga: Corona Bikin Masyarakat Tertekan, Kasus KDRT Marak )
Sultan juga mengharapkan secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan agar tidak ada lagi polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.
“Intinya cepat koordinasi, duduk bersama dan selesaikan perbedaan secepatnya. Bikin parameter yang jelas dan sosialisasikan pada masyarakat luas. Kita butuh kecepatan bertindak apalagi di daerah daerah yang sudah ditetapkan PSBB. Aktivitas masyarakat banyak yang berhenti. Bantuan-bantuan itu harus cepat disalurkan” katanya.
Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin mengaku selama ini menerima cukup banyak keluhan atas distribusi bansos bagi korban pandemi Corona yang dinilai tidak merata.
"Saya mendengar dan dapat masukan banyak dari daerah. Tolong pemerintah pusat, Kementerian Sosial dan kementerian terkait segera memperbaiki hal tersebut. Termasuk bagaimana menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan dan bagimana teknis pelaksanaannya. Sehingga, tidak ada lagi kedepan keluhan-keluhan dari masyarakat. Ada yang dapat, ada yang tidak, padahal menurut mereka, mereka berhak,” ungkap Sultan, Rabu (29/4/2020).
Sultan mengungkapkan, hal itu tidak terjadi jika ada kesamaan data antara pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat kelurahan bahkan RW dan RT.
“Entah itu data PKH atau apapun, seharusnya memang data ini di-update, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mungkin perlu parameter yang baku yang itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak muncul persoalan di lapangan terutama di tingkat grassroot,” tuturnya. (Baca juga: Corona Bikin Masyarakat Tertekan, Kasus KDRT Marak )
Sultan juga mengharapkan secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan agar tidak ada lagi polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.
“Intinya cepat koordinasi, duduk bersama dan selesaikan perbedaan secepatnya. Bikin parameter yang jelas dan sosialisasikan pada masyarakat luas. Kita butuh kecepatan bertindak apalagi di daerah daerah yang sudah ditetapkan PSBB. Aktivitas masyarakat banyak yang berhenti. Bantuan-bantuan itu harus cepat disalurkan” katanya.
Lihat Juga :
