PN Jaksel Jelaskan Tahapan Sidang PK Djoko Tjandra
Senin, 27 Juli 2020 - 22:00 WIB
loading...
Humas PN Jaksel Suharno menjelaskan tahapan sidang PK Djoko Tjandra. FOTO/iNews.id/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan belum memberikan pendapat hukum atas permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan oleh terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra .
Humas PN Jaksel Suharno menjelaskan, setelah menggelar sidang dengan agenda mendengarkan tanggapan dari jaksa, kemudian persidangan dianggap telah selesai dengan ditunjukkan penandatangan berita acara dari setiap pihak yang terlibat. Setelah itu selesai semuanya, kemudian majelis hakim akan memberikan pendapat hukumnya.
"Di Pengadilan Negeri itu tidak memutus, dia hanya memberikan suatu pendapat dan pendapat tersebut sifatnya rahasia, dan itu akan ditindaklanjuti nantinya sesuai ketentuan hukum berlaku," kata Suharno saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020).(Baca juga: Brigjen Prasetidjo Utomo Jadi Tersangka Surat Jalan Djoko Tjandra )
Ia melanjutkan, setelah berkas pendapat hukum selesai, maka majelis hakim akan diminutasi ke bagian pidana. Sesudah berada di bagian pidana, berkas tersebut akan dinaikkan kepada panitera ketua. Di sanalah akan diambil keputusan oleh ketua pengadilan.
Saat disinggung tenggat waktu dari proses pemberkasan dari pendapat hukum majelis hakim, Suharno tak menyebutkan waktu rinci. Kendati demikian, ia memastikan proses tersebut akan dilakukan setelah persidangan PK selesai.
"Kalau untuk proses setelah selesai sidang secepatnya. Karena di dalam ketentuan itu adalah segera, segera berarti secepatnya. Apalagi kita mengacu pada azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan," ujarnya.(Baca juga: ICW Tantang Firli Usut Potensi Korupsi Surat Jalan Jenderal Polisi )
Dalam pendapat hukumnya, majelis hakim bisa saja menggugurkan permohonan PK dari Djoko Tjandra. Kendati demikian, bisa juga hakim berpendapat untuk menaikkan berkas tersebut ke tingkat Mahkamah Agung (MA) untuk diputus apabila telah memenuhi syarat.
"Pendapat tersebut kalau seandainya kalau dinaikkan kemudian sampai ke MA, pendapat tersebut bisa dipakai bisa tidak. Tapi yang jelas dalam hal ini kita tunggu pendapat dari majelis hakim," katanya.
Di dalam sidang PK sendiri, Ketua majelis hakim Nazar Effriandi menuturkan bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menyampaikan pandangannya terkait sidang PK Djoko Tjandra. Namun, pihaknya belum bisa memberikan putusan apapun seperti yang diminta oleh tim jaksa.
"Selanjutnya perkara ini akan diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup," kata Nazar sambil mengetuk palunya.
Humas PN Jaksel Suharno menjelaskan, setelah menggelar sidang dengan agenda mendengarkan tanggapan dari jaksa, kemudian persidangan dianggap telah selesai dengan ditunjukkan penandatangan berita acara dari setiap pihak yang terlibat. Setelah itu selesai semuanya, kemudian majelis hakim akan memberikan pendapat hukumnya.
"Di Pengadilan Negeri itu tidak memutus, dia hanya memberikan suatu pendapat dan pendapat tersebut sifatnya rahasia, dan itu akan ditindaklanjuti nantinya sesuai ketentuan hukum berlaku," kata Suharno saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020).(Baca juga: Brigjen Prasetidjo Utomo Jadi Tersangka Surat Jalan Djoko Tjandra )
Ia melanjutkan, setelah berkas pendapat hukum selesai, maka majelis hakim akan diminutasi ke bagian pidana. Sesudah berada di bagian pidana, berkas tersebut akan dinaikkan kepada panitera ketua. Di sanalah akan diambil keputusan oleh ketua pengadilan.
Saat disinggung tenggat waktu dari proses pemberkasan dari pendapat hukum majelis hakim, Suharno tak menyebutkan waktu rinci. Kendati demikian, ia memastikan proses tersebut akan dilakukan setelah persidangan PK selesai.
"Kalau untuk proses setelah selesai sidang secepatnya. Karena di dalam ketentuan itu adalah segera, segera berarti secepatnya. Apalagi kita mengacu pada azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan," ujarnya.(Baca juga: ICW Tantang Firli Usut Potensi Korupsi Surat Jalan Jenderal Polisi )
Dalam pendapat hukumnya, majelis hakim bisa saja menggugurkan permohonan PK dari Djoko Tjandra. Kendati demikian, bisa juga hakim berpendapat untuk menaikkan berkas tersebut ke tingkat Mahkamah Agung (MA) untuk diputus apabila telah memenuhi syarat.
"Pendapat tersebut kalau seandainya kalau dinaikkan kemudian sampai ke MA, pendapat tersebut bisa dipakai bisa tidak. Tapi yang jelas dalam hal ini kita tunggu pendapat dari majelis hakim," katanya.
Di dalam sidang PK sendiri, Ketua majelis hakim Nazar Effriandi menuturkan bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menyampaikan pandangannya terkait sidang PK Djoko Tjandra. Namun, pihaknya belum bisa memberikan putusan apapun seperti yang diminta oleh tim jaksa.
"Selanjutnya perkara ini akan diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup," kata Nazar sambil mengetuk palunya.
(abd)
Lihat Juga :
