Hilirisasi dan Tranformasi Ekonomi Indonesia Menghadapi Banyak Tantangan

Bambang Soesatyo
Ketua MPR/Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA).

SUDAH terbukti bahwa tekad Indonesia mewujudkan hilirisasi atas kekayaan sumber daya alam (SDA) menghadapi banyak tantangan tidak ringan, baik tantangan dari luar maupun dari dalam. Namun, Indonesia akan dimampukan mewujudkan hilirisasi SDA hanya jika rakyat dan kepemimpinan nasional. Berteguh pada sikap dan pendirian untuk memanfaatkan SDA bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebelum IMF atau Dana Moneter Internasional ‘cawe-cawe’ menyoal program Indonesia bagi hilirisasi SDA, Uni Eropa (UE) sudah mempermasalahkan dan berupaya menghambat ekspor dari Indonesia atas produk minyak sawit mentah dan turunannya. Macam-macam tuduhan UE.

Dari tuduhan tentang produk sawit Indonesia yang tidak ramah lingkungan, merusak hutan, sampai merusak ekosistem flora dan fauna. Namun, semua orang tahu bahwa di balik ragam tuduhan itu, tujuan utama UE adalah merawat daya saing produk minyak makan mereka yang dibuat dari kedelai dan jagung.

Belum berhenti mengusik dengan isu minyak sawit dan produk turunannya, UE mengeskalasi tekanannya kepada Indonesia dengan memprotes kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel yang masih berbentuk bahan mentah (raw material). Protes UE bahkan sampai dibawa ke forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Melibatkan WTO dalam kasus kebijakan nikel ini menjadi pertanda bahwa rangkaian lobi antara UE dengan Indonesia tidak membuahkan hasil, karena pemerintah tetap bersikukuh dengan kebijakannya. Setelah menyoal sejumlah peraturan atau kebijakan kementerian, pada Oktober 2022, Badan Penyelesaian Sengketa WTO menyatakan Indonesia kalah. Tidak menyerah begitu saja, Indonesia mengajukan banding.

Kegagalan lobi dan perlawanan Indonesia di WTO mendorong UE dan pihak lain yang dirugikan oleh kebijakan hilirisasi SDA mencari strategi lain untuk menambah tekanannya. Tak disangka, justru IMF yang tampil menggertak Indonesia. Dalam sebuah dokumen yang dipublikasikan pada pekan keempat Juni 2023, IMF mengkritik Indonesia karena bersikap teguh dengan pendirian dan kebijakan hilirisasi SDA.

Dalam rekomendasinya, IMF minta Indonesia secara bertahap mencabut sejumlah kebijakan larangan ekspor komoditas. Rekomendasi IMF ini tentu saja tertuju pada kebijakan pemerintah melarang ekpor nikel, batu bara, bauksit, hingga CPO. Menurut IMF, kebijakan industri di Indonesia harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi.

Sekadar menyegarkan ingatan, apa yang dilakukan IMF patut dipahami sebagai upaya berkelanjutan dari sejumlah negara untuk mendapatkan jaminan keamanan pasokan demi memenuhi kebutuhannya akan ragam bahan baku SDA dari Indonesia. Salah satu upaya terdahulu dilakukan di penghujung tahun 2021.

Dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri para pemimpin pemerintahan dari sejumlah negara, delegasi Indonesia tiba-tiba disodori sebuah rancangan dokumen kesepakatan untuk ditandatangani. Setelah memahami esensi rancangan dokumen itu, Presiden Jokowi tegas-tegas menolak menandatangani kesepakatan tentang rantai pasok (supply chain agreement) bahan baku pertambangan dengan beberapa negara.