BKSAP DPR: Parlemen Indonesia Masih Tertinggal soal Kesetaraan Gender

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen ( BKSAP ) DPR Putu Supadma Rudana mengikuti Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (WAIPA) di Jakarta, Jumat (7/7/2023). Dalam kesempatan itu, Putu mengungkapkan bahwa parlemen Indonesia masih mengalami ketertinggalan untuk kesetaraan gender dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

"Sidang WAIPA harus mendorong Parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan afirmatif, yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen. Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023," ujarnya melalui keterangan pers, Minggu (9/7/2023).

Menurut Putu, perjuangan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan perempuan, tapi laki-laki juga harus berjuang untuk kesetaraan gender. Untuk itu, hal konkret yang perlu dilakukan adalah harus adanya kepercayaan dan dukungan dari laki-laki di parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang yang maksimal di politik.



"Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan bukan hanya sekadar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja. Tetapi, kata dia, partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni," tuturnya.

Menurut politikus asal Bali ini, partai politik tentu berkesempatan memberikan perempuan di nomor urut atas dan juga sangat memungkinkan selang-seling, jika nomor laki-laki 1 perempuan bisa dinomor 2 dan seterusnya, begitu juga sebaliknya. Menurutnya, sudah saatnya konstitusi Indonesia ditegakkan untuk persamaan hak, kewajiban, kesempatan, dan keterpilihan.

Putu juga menjelaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender ini adalah perjuangan bersama. Dengan demikian, perempuan juga harus diberikan ruang bereskpresi dalam memimpin republik tercinta ini.

"Mari kita dukung perempuan untuk berekspresi di ruang politik seperti laki-laki. Karena perjuangan perempuan ini bisa lebih memaksimalkan peran dan fungsi palemen baik di bidang legislasi, budgeting maupun pengawasan di parlemen. Bisa juga, misalnya kalau bakal calon presidennya laki-laki, bisa bakal calon wakil presidennya itu perempuan, demikian pula dengan pencalonan dalam pilkada di berbagai daerah di Indonesia," katanya.

Di samping itu, lanjut dia, menghadirkan banyak perempuan di berbagai lembaga/institusi lainnya akan memberikan perspektif dan hasil yang berbeda. “Dan tentu lebih baik dan komprehensif. Inilah kesetaraan gender sesungguhnya. Semakin banyak perempuan yang terlibat di politik, demokrasi semakin baik, semakin harmonis dan indah," ucapnya.

Putu menambahkan, saat ini banyak tantangan di kawasan ASEAN. Indonesia banyak tertinggal dari berbagai negara, seperti di negara-negara Afrika yang parlemennya banyak perempuan.

Ketimpangan gender dan angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi juga masih menjadi persoalan di kawasan ASEAN. "Ketimpangan dan kekerasan perempuan di ASEAN khususnya di Indonesia saat ini masih tinggi,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, Komnas Perempuan mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada 2022. “Ini harus kita respons dengan cepat. Perempuan harus lebih banyak masuk di parlemen dan menjadi pemimpin negara ini. Jangan sampai kita ketinggalan dari Afrika di mana parlemennya banyak perempuan," pungkasnya.