BKSAP DPR: Parlemen Indonesia Masih Tertinggal soal Kesetaraan Gender
Minggu, 09 Juli 2023 - 10:44 WIB
loading...
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengikuti Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (WAIPA) di Jakarta, Jumat (7/7/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen ( BKSAP ) DPR Putu Supadma Rudana mengikuti Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (WAIPA) di Jakarta, Jumat (7/7/2023). Dalam kesempatan itu, Putu mengungkapkan bahwa parlemen Indonesia masih mengalami ketertinggalan untuk kesetaraan gender dengan negara-negara di kawasan ASEAN.
"Sidang WAIPA harus mendorong Parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan afirmatif, yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen. Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023," ujarnya melalui keterangan pers, Minggu (9/7/2023).
Menurut Putu, perjuangan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan perempuan, tapi laki-laki juga harus berjuang untuk kesetaraan gender. Untuk itu, hal konkret yang perlu dilakukan adalah harus adanya kepercayaan dan dukungan dari laki-laki di parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang yang maksimal di politik.
Baca juga: BKSAP DPR Ungkap Kabar Gembira, WNI Bisa ke Papua Nugini Tanpa Visa
"Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan bukan hanya sekadar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja. Tetapi, kata dia, partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni," tuturnya.
Menurut politikus asal Bali ini, partai politik tentu berkesempatan memberikan perempuan di nomor urut atas dan juga sangat memungkinkan selang-seling, jika nomor laki-laki 1 perempuan bisa dinomor 2 dan seterusnya, begitu juga sebaliknya. Menurutnya, sudah saatnya konstitusi Indonesia ditegakkan untuk persamaan hak, kewajiban, kesempatan, dan keterpilihan.
Putu juga menjelaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender ini adalah perjuangan bersama. Dengan demikian, perempuan juga harus diberikan ruang bereskpresi dalam memimpin republik tercinta ini.
"Sidang WAIPA harus mendorong Parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan afirmatif, yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen. Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023," ujarnya melalui keterangan pers, Minggu (9/7/2023).
Menurut Putu, perjuangan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan perempuan, tapi laki-laki juga harus berjuang untuk kesetaraan gender. Untuk itu, hal konkret yang perlu dilakukan adalah harus adanya kepercayaan dan dukungan dari laki-laki di parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang yang maksimal di politik.
Baca juga: BKSAP DPR Ungkap Kabar Gembira, WNI Bisa ke Papua Nugini Tanpa Visa
"Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan bukan hanya sekadar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja. Tetapi, kata dia, partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni," tuturnya.
Menurut politikus asal Bali ini, partai politik tentu berkesempatan memberikan perempuan di nomor urut atas dan juga sangat memungkinkan selang-seling, jika nomor laki-laki 1 perempuan bisa dinomor 2 dan seterusnya, begitu juga sebaliknya. Menurutnya, sudah saatnya konstitusi Indonesia ditegakkan untuk persamaan hak, kewajiban, kesempatan, dan keterpilihan.
Putu juga menjelaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender ini adalah perjuangan bersama. Dengan demikian, perempuan juga harus diberikan ruang bereskpresi dalam memimpin republik tercinta ini.
Lihat Juga :
