BKSAP DPR Ungkap Kabar Gembira, WNI Bisa ke Papua Nugini Tanpa Visa
loading...
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana mengungkap kabar gembira bahwa Parlemen Papua Nugini (PNG) telah meratifikasi RUU tentang Bebas Visa Indonesia. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP ) DPR RI Putu Supadma Rudana mengungkap kabar gembira bahwa Parlemen Papua Nugini (PNG) telah meratifikasi RUU tentang Bebas Visa Indonesia. Sehingga, warga negara Indonesia (WNI) bisa ke Papua Nugini tanpa visa sekarang.
“Ratifikasi bebas visa untuk WNI ke PNG sudah diketok, disahkan dan ditandatangani,” ujar Putu melalui keterangannya, Rabu (5/7/2023).
Untuk itu, Legislator asal Bali ini harap kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini pada 5-6 Juli 2023 membahas soal bebas visa untuk WNI. Sebab, Papua Nugini juga tinggal mengumumkan saja mengenai RUU Bebas Visa untuk Indonesia itu.
“Kunjungan Pak Presiden Joko Widodo yang ketiga kali selama beliau 9 tahun menjabat Presiden, itu pantas kita apresiasi. Presiden tentu saja ingin hubungan kerja sama bilateral kedua negara ini bisa berjalan lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan pada saat di sana, Presiden menyampaikan bahwa warga Indonesia bebas visa masuk ke Papua Nugini,” jelasnya.
Dengan begitu, kata Putu, salah satu kerja sama antar Parlemen Indonesia dengan Parlemen Papua Nugini terkait RUU Bebas Visa untuk Indonesia sudah terwujud. Selain itu, direct flight atau rute penerbangan dari Bandara Ngurah Rai, Bali menuju Bandara Internasional Jacksons Port Moresby, Papua Nugini sudah diresmikan.
“Saya bangga karena apa yang kita usahakan 2 bulan ini terwujud. Kita harus bolak balik ke Papua Nugini pada 3 Mei-6 Mei dan 8-13 Juni 2023, serta 22 Mei 2023 bertemu di Bali dengan pertemuan soft diplomasi. PNG membuka diri dengan mewujudkan bebas visa dan adanya penerbangan direct flight dari Bali-Papua Nugini. Ini sejarah bagi kedua negara,” jelas dia.
Dalam kunjungan bilateral kerja sama di Mei dan Juni 2023, Putu diterima langsung Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan, dan Acting Speaker/Plt Ketua Nasional Parlement of Papua New Guinea (PNG), Hon Johnson Wapunai.
Oleh karenanya, menurut Putu, momentum ini dapat meningkatkan hubungan kedua negara bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini, baik hubungan konektivitas, ekonomi, investasi, pariwisata, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
“Konektivitas akan kita dorong untuk meningkatkan segala bidang. Kita memang cukup lama absen di Papua Nugini dan negara Pasific. Saatnya sekarang, saya bangga temen-temen KADIN sudah aktif, dan tentunya kita berharap BUMN hadir disana ikut membangun investasi dan membangun berbagai hal. Karena, memang potensi dari Papua Nugini ini cukup besar,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Parlemen Papua Nugini Kala Aufa Clerk of PNG Parliament membenarkan RUU tentang Bebas Visa Indonesia sudah diratifikasi.
Baca juga: Kemenparekraf soal Pencabutan Sementara Bebas Visa: Dampak Kunjungan Wisman Terlihat setelah 3 Bulan
“RUU tentang bebas visa Indonesia sudah diratifikasi, tinggal diumumkan oleh Pemerintah PNG agar pemberlakuan bebas Visa segera dilaksanakan,” pungkasnya.
“Ratifikasi bebas visa untuk WNI ke PNG sudah diketok, disahkan dan ditandatangani,” ujar Putu melalui keterangannya, Rabu (5/7/2023).
Untuk itu, Legislator asal Bali ini harap kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini pada 5-6 Juli 2023 membahas soal bebas visa untuk WNI. Sebab, Papua Nugini juga tinggal mengumumkan saja mengenai RUU Bebas Visa untuk Indonesia itu.
“Kunjungan Pak Presiden Joko Widodo yang ketiga kali selama beliau 9 tahun menjabat Presiden, itu pantas kita apresiasi. Presiden tentu saja ingin hubungan kerja sama bilateral kedua negara ini bisa berjalan lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan pada saat di sana, Presiden menyampaikan bahwa warga Indonesia bebas visa masuk ke Papua Nugini,” jelasnya.
Dengan begitu, kata Putu, salah satu kerja sama antar Parlemen Indonesia dengan Parlemen Papua Nugini terkait RUU Bebas Visa untuk Indonesia sudah terwujud. Selain itu, direct flight atau rute penerbangan dari Bandara Ngurah Rai, Bali menuju Bandara Internasional Jacksons Port Moresby, Papua Nugini sudah diresmikan.
“Saya bangga karena apa yang kita usahakan 2 bulan ini terwujud. Kita harus bolak balik ke Papua Nugini pada 3 Mei-6 Mei dan 8-13 Juni 2023, serta 22 Mei 2023 bertemu di Bali dengan pertemuan soft diplomasi. PNG membuka diri dengan mewujudkan bebas visa dan adanya penerbangan direct flight dari Bali-Papua Nugini. Ini sejarah bagi kedua negara,” jelas dia.
Dalam kunjungan bilateral kerja sama di Mei dan Juni 2023, Putu diterima langsung Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan, dan Acting Speaker/Plt Ketua Nasional Parlement of Papua New Guinea (PNG), Hon Johnson Wapunai.
Oleh karenanya, menurut Putu, momentum ini dapat meningkatkan hubungan kedua negara bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini, baik hubungan konektivitas, ekonomi, investasi, pariwisata, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
“Konektivitas akan kita dorong untuk meningkatkan segala bidang. Kita memang cukup lama absen di Papua Nugini dan negara Pasific. Saatnya sekarang, saya bangga temen-temen KADIN sudah aktif, dan tentunya kita berharap BUMN hadir disana ikut membangun investasi dan membangun berbagai hal. Karena, memang potensi dari Papua Nugini ini cukup besar,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Parlemen Papua Nugini Kala Aufa Clerk of PNG Parliament membenarkan RUU tentang Bebas Visa Indonesia sudah diratifikasi.
Baca juga: Kemenparekraf soal Pencabutan Sementara Bebas Visa: Dampak Kunjungan Wisman Terlihat setelah 3 Bulan
“RUU tentang bebas visa Indonesia sudah diratifikasi, tinggal diumumkan oleh Pemerintah PNG agar pemberlakuan bebas Visa segera dilaksanakan,” pungkasnya.
(kri)
Explore More