Pamer Harta hingga Viral, Dua Pejabat Kemenkeu Masuk Penjara Kemudian

JAKARTA - Kehidupan dua pejabat Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) berubah drastis hanya dalam hitungan waktu yang pendek. Dari sebelumnya memiliki jabatan dan bergelimang harta, kini keduanya malah mendekam di penjara.

Keduanya adalah mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo (RAT) dan eks Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP).

Rafael Alun lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menyusul kemudian Andhi Pramono. Kedua mantan pejabat Kemenkeu tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah pamer gaya hidup mewah alias flexing keluarga mereka viral di media sosial (medsos).



"Jadi AP ini untuk tersangka yang kedua menyangkut satu sisi terkait berita yang sempat viral. Yang pertama saudara RAT dan sekarang AP. Kami sangat menghargai informasi dari masyarakat, baik yang disampaikan secara elektronik maupun lewat media media sosial tersebut," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Sabtu (8/7/2023).

Belakangan, ramai isu pamer harta kekayaan alias flexing para penyelenggara negara di media sosial (medsos). Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK turut menyoroti isu tersebut. KPK kemudian menindaklanjuti isu tersebut lewat pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang viral.

Para penyelenggara negara yang viral tersebut lantas dipanggil dan diklarifikasi asal usul harta kekayaannya oleh KPK. Dua di antaranya adalah Rafael Alun dan Andhi Pramono. Dari tindak lanjut itu ditemukan adanya ketidakwajaran harta kekayaan Rafael dan Andhi.



Temuan ketidakwajaran harta kekayaan Rafael dan Andhi ditindaklanjuti di tahap penyelidikan. KPK menemukan adanya unsur pidana dalam ketidakwajaran harta mereka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah mendekam di penjara lembaga antirasuah.

"Sering ditanyakan, apakah hanya pejabat-pejabat yang viral saja yang dilakukan penindakan KPK? Dan ada juga yang bertanya, kalau pejabat Eselon III saja bisa menghimpun dana sedemikian besar bagaimana dengan pejabat yang lain?" kata Alex.

"Jadi seolah-olah dua tersangka ini, RAT dan AP ini diproses KPK karena adanya flexing yang dilakukan oleh keluarganya. Kemudian kita lihat dari lifestylenya atau gaya hidupnya dan sebagainya," sambungnya.

Sebenarnya, masih ada beberapa penyelenggara negara yang sempat viral dan sedang diselidiki unsur pidananya oleh KPK. Mereka di antaranya, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto serta mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra.

KPK memastikan tidak hanya memproses para penyelenggara negara viral. Seluruh penyelenggara negara yang mempunyai harta kekayaan tidak wajar bakal ditindaklanjuti KPK. Namun, KPK tetap meminta peran serta masyarakat untuk ikut memantau ketidakwajaran harta kekayaan para penyelenggara negara.

"Tentu kami berharap, ini juga sebetulnya menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan internal di kedua institusi tersebut. Dalam hal ini adalah (Ditjen) Pajak atau Bea Cukai," beber Alex.