Rapat Koordinasi, Mendagri Tekankan Realisasi APBD

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Muhammad Tito Karnavian memacu Pemerintah Daerah (Pemda) agar meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya ini perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan secara nasional.

Mendagri menjelaskan, belanja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Dengan begitu, daya beli masyarakat semakin menguat, sehingga konsumsi rumah tangga pun meningkat. Konsumsi rumah tangga ini, kata dia, merupakan salah satu faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi.

"Realisasi belanja APBD ini harus ditingkatkan sesuai target, jangan dihabiskan numpuk di akhir tahun, supaya ada uang beredar," jelasnya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (4/7/2023).

Berdasarkan data Kemendagri, rerata realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota hingga 30 Juni 2023 sebesar 36,04 persen atau sebanyak Rp444,19 triliun. Sementara rerata realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota hingga 30 Juni 2023 sebanyak 30,04 persen atau Rp387,48 triliun.

Pemda dengan realisasi pendapatan tertinggi di tingkat provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Barat. Sedangkan provinsi dengan realisasi pendapatan terendah yakni Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Riau, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Papua tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo.

Kemudian realisasi pendapatan tertinggi di tingkat kabupaten yaitu Tanah Bambu, Sumbawa Barat, Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Kutai Timur, Bogor, Tanah Laut, Berau, dan Katingan. Sedangkan kabupaten dengan realisasi pendapatan terendah yakni Tanatoraja, Kepulauan Selayar, Keerom, Pulau Taliabu, Pegunungan Arfak, Nduga, Mappi, Nabire, Raja Ampat, dan Gowa.

Realisasi pendapatan tertinggi di tingkat kota, yaitu Bontang, Prabumulih, Denpasar, Ambon, Banjar Baru, Yogyakarta, Salatiga, Magelang, Samarinda, dan Tangerang Selatan. Sedangkan kota dengan realisasi pendapatan terendah yakni Tual, Surakarta, Sungai Penuh, Pekanbaru, Gorontalo, Tegal, Pare-Pare, Lhokseumawe, Mataram, dan Langsa.

Sementara Pemda dengan realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi yakni Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Bengkulu, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, dan Bali. Sedangkan provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Jambi.

Realisasi belanja tertinggi di tingkat kabupaten, yakni Cirebon, Hulu Sungai Selatan, Pati, Kulon Progo, Luwu Utara, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Asahan, Bangka Tengah, dan Way Kanan. Kabupaten dengan realisasi belanja terendah yaitu Nabire, Kepulauan Selayar, Tanatoraja, Kepulauan Tanimbar, Nduga, Ogan Ilir, Sidenreng Rappang, Janeponto, Mimika, dan Takalar.

Untuk kota dengan realisasi berbelanja tertinggi, yakni Bitung, Mataram, Sukabumi, Prabumulih, Gunung Sitoli, Metro, Salatiga, Tanjung Pinang, Binjai, dan Kotamobagu. Sedangkan kota dengan realisasi belanja terendah yaitu Tual, Pagar Alam, Makassar, Pare-Pare, Pematang Siantar, Sungai Penuh, Mojokerto, Bau-Bau, Subulussalam, dan Depok.