Masuk Bursa Cawapres 2024, Muhadjir Effendy: Saya Sekarang Menko PMK
loading...
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy masuk bursa cawapres 2024. Ketika ditanya hal ini, dia mengaku saat ini masih dan fokus menjabat Menko PMK. Foto/Riyan Rizki Rohali
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy masuk bursa cawapres 2024. Ketika ditanya hal ini, tokoh Muhammadiyah ini mengaku saat ini masih dan fokus menjabat Menko PMK.
“Saya sekarang Menko PMK," jawab Muhadjir sembari tertawa kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/6/2023).
Muhadjir pun menegaskan, saat ini dirinya tengah fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Menko PMK. Untuk menuntaskan program-program di pembangunan manusia dan budaya, masih banyak belum terselesaikan.
"Apalagi program super prioritas yang sampai sekarang yang menjadi target kita adalah penanganan stunting 14 persen yang sekarang masih 21,6 persen. Karena tinggal satu setengah tahun ini targetnya harus 3,8 per tahun," jelasnya.
Kemudian, kata Muhadjir, terkait penanganan kemiskinan ekstrem. "Kemiskinan ekstrem kita masih 1,4. Target Presiden nol. Itu perlu effort. Kemudian juga transformasi di bidang kesehatan," ujarnya.
Baca Juga: Muhadjir Effendy Masuk Bursa Cawapres 2024, Begini Respons Muhammadiyah
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai wajar sosok Muhadjir Effendy menjadi bakal cawapres dari Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. "Saya kira wajar saja kalau kemudian Prof Muhadjir ini juga bisa menjadi kandidat bacawapres yang mewakili tokoh Muhammadiyah," kata Basarah, Rabu (21/6/2023).
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti merespons dan menyebut pencalonan presiden-wapres sepenuhnya menjadi kewenangan parpol. Menurut Mu'ti, sejak awal Muhammadiyah ingin agar soal capres-cawapres ini spektrumnya diperluas. Selain itu, pilihan-pilihan atau alternatifnya juga diperluas.
"Sehingga masuknya nama Pak Muhadjir sebagai salah satu nama calon wakil presiden, menurut saya sebagai suatu respons dari partai politik atas usulan Muhammadiyah, supaya kita ini tidak di-fait accompli' oleh partai politik dengan figur yang itu-itu saja," kata Mu'ti seusai Media Gathering PP Muhammadiyah di Auditorium Lantai 6 Masjid At-Tanwir Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Mu'ti menambahkan, seseorang bisa jadi masuk survei atau tidak itu bukan terjadi secara alamiah. "Karena itu, masih ada waktu bagi partai-partai politik untuk mendengar aspirasi dari banyak pihak dan juga memberikan penilaian terhadap figur yang muncul supaya rakyat diberi banyak alternatif," ujarnya.
Apalagi, kata Mu'ti, kewenangan secara konstitusional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden ada di tangan parpol. "Dan rakyat ini kan nanti tinggal memilih apa yang dipilih parpol," katanya.
Karena itu, lanjut Mu'ti, pada masa-masa sekarang sampai nanti pada waktu pendaftaran yang ditentukan, pihaknya memohon kepada partai-partai politik untuk mendengar dan menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini dengan sebaik-baiknya.
"Bagaimana partai tidak hanya menyerap aspirasi elite, tetapi juga menyerap aspirasi kaum alit. Karena itu, munculnya Pak Muhadjir juga merupakan bagian dari respons partai politik itu dan sepenuhnya menjadi bagian dari partai politik untuk memutuskan siapa berpasangan dengan siapa," jelasnya.
“Saya sekarang Menko PMK," jawab Muhadjir sembari tertawa kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/6/2023).
Muhadjir pun menegaskan, saat ini dirinya tengah fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Menko PMK. Untuk menuntaskan program-program di pembangunan manusia dan budaya, masih banyak belum terselesaikan.
"Apalagi program super prioritas yang sampai sekarang yang menjadi target kita adalah penanganan stunting 14 persen yang sekarang masih 21,6 persen. Karena tinggal satu setengah tahun ini targetnya harus 3,8 per tahun," jelasnya.
Kemudian, kata Muhadjir, terkait penanganan kemiskinan ekstrem. "Kemiskinan ekstrem kita masih 1,4. Target Presiden nol. Itu perlu effort. Kemudian juga transformasi di bidang kesehatan," ujarnya.
Baca Juga: Muhadjir Effendy Masuk Bursa Cawapres 2024, Begini Respons Muhammadiyah
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai wajar sosok Muhadjir Effendy menjadi bakal cawapres dari Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. "Saya kira wajar saja kalau kemudian Prof Muhadjir ini juga bisa menjadi kandidat bacawapres yang mewakili tokoh Muhammadiyah," kata Basarah, Rabu (21/6/2023).
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti merespons dan menyebut pencalonan presiden-wapres sepenuhnya menjadi kewenangan parpol. Menurut Mu'ti, sejak awal Muhammadiyah ingin agar soal capres-cawapres ini spektrumnya diperluas. Selain itu, pilihan-pilihan atau alternatifnya juga diperluas.
"Sehingga masuknya nama Pak Muhadjir sebagai salah satu nama calon wakil presiden, menurut saya sebagai suatu respons dari partai politik atas usulan Muhammadiyah, supaya kita ini tidak di-fait accompli' oleh partai politik dengan figur yang itu-itu saja," kata Mu'ti seusai Media Gathering PP Muhammadiyah di Auditorium Lantai 6 Masjid At-Tanwir Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Mu'ti menambahkan, seseorang bisa jadi masuk survei atau tidak itu bukan terjadi secara alamiah. "Karena itu, masih ada waktu bagi partai-partai politik untuk mendengar aspirasi dari banyak pihak dan juga memberikan penilaian terhadap figur yang muncul supaya rakyat diberi banyak alternatif," ujarnya.
Apalagi, kata Mu'ti, kewenangan secara konstitusional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden ada di tangan parpol. "Dan rakyat ini kan nanti tinggal memilih apa yang dipilih parpol," katanya.
Karena itu, lanjut Mu'ti, pada masa-masa sekarang sampai nanti pada waktu pendaftaran yang ditentukan, pihaknya memohon kepada partai-partai politik untuk mendengar dan menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini dengan sebaik-baiknya.
"Bagaimana partai tidak hanya menyerap aspirasi elite, tetapi juga menyerap aspirasi kaum alit. Karena itu, munculnya Pak Muhadjir juga merupakan bagian dari respons partai politik itu dan sepenuhnya menjadi bagian dari partai politik untuk memutuskan siapa berpasangan dengan siapa," jelasnya.
(zik)
Lihat Juga :
