Besok FPI Bakal Demo Tuntut Pembubaran Ponpes Al-Zaytun di Kemenag
Minggu, 25 Juni 2023 - 22:32 WIB
loading...
Forum Persaudaraan Islam (FPI) saat menggelar aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM di Jakarta. Foto: MPI/Dok
A
A
A
JAKARTA - Forum Persaudaraan Islam ( FPI ) akan menggelar aksi unjuk rasa , Senin 26 Juni 2023. Dalam aksinya, FPI menuntut pembubaran Pondok PesantrenAl-Zaytun dan meminta Panji Gumilang ditangkap.
Mengutip video yang disebarluas sebuah akun IBTV (Islamic Brotherhood Television) bahwa FPI mengajak para anggota maupun umat muslim untuk turut serta turun ke jalan menuntut soal konflik Al-Zaytun.
Baca juga: Terjunkan Tim Investigasi, MUI Teliti Akidah Ponpes Al Zaytun
"Ayo ikuti dan hadiri aksi 266 FPI (Forum Persaudaraan Islam) bersama umat Senin 26 Juni 2023 jam 13.00 WIB sampai selesai di Kantor Kemenag Pusat," ucap akun tersebut dikutip, Minggu (25/6/2023).
Adapun tuntutan dari aksi tersebut, FPI meminta pemerintah untuk mencabut izin dan menutup permanen Ponpes Al-Zaytun karena sudah mengajarkan ideologi sesat kepada santrinya.
Usai menuntut hal tersebut di Kementerian Agama, massa FPI berencana akan menggelar long march (Berjalan kaki) menuju Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemanan.
"Tuntutan aksi bubarkan Ponpes Al-Zaytun, diimbau kepada umat Islam di daerah agar segera gelar aksi serupa untuk menuntut pembubaran Ponpes Al-Zaytun," tutur akun tersebut.
Sebelumnya, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, sesuai dengan investigasi yang dilakukan oleh tim khusus dari Pemprov Jawa Barat dan pihak terkait bahwa ada tiga langkah atau masalah yang disampaikan.
"Dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah. Pertama terjadinya tindak pidana, ada beberapa hal tindak pidana laporan masuk ke Menkopolhukam dan kesimpulan dari berbagai penelitian dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke polisi," kata Mahfud.
Kemudian, tindakan yang kedua menurut Mahfud adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren YPI atau yayasan pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi.
"Ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi, kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana, yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap yayasan pendidikan Islam yang mengelola Pesantren Al-Zaytun dan sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama," ucapnya.
Baca juga: Polemik Al Zaytun, MUI Tengah Menganalisis Pencabutan Izin Ponpes
Terakhir, Mahfud menjelaskan, tindakan yang ke tiga, adalah menjadi tugas gubernur bersama instansi di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusifitas, ketertiban sosial, dan keamanan di lingkungan wilayah Jawa Barat.
"Nah kita serahkan yang di lapangan tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat, kalau perlu koordinasi dengan pusat soal hal tertentu kita buka jalur dengan pak gubernur. Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, dan tertib sosial dan keamanan," pungkasnya.
Mengutip video yang disebarluas sebuah akun IBTV (Islamic Brotherhood Television) bahwa FPI mengajak para anggota maupun umat muslim untuk turut serta turun ke jalan menuntut soal konflik Al-Zaytun.
Baca juga: Terjunkan Tim Investigasi, MUI Teliti Akidah Ponpes Al Zaytun
"Ayo ikuti dan hadiri aksi 266 FPI (Forum Persaudaraan Islam) bersama umat Senin 26 Juni 2023 jam 13.00 WIB sampai selesai di Kantor Kemenag Pusat," ucap akun tersebut dikutip, Minggu (25/6/2023).
Adapun tuntutan dari aksi tersebut, FPI meminta pemerintah untuk mencabut izin dan menutup permanen Ponpes Al-Zaytun karena sudah mengajarkan ideologi sesat kepada santrinya.
Usai menuntut hal tersebut di Kementerian Agama, massa FPI berencana akan menggelar long march (Berjalan kaki) menuju Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemanan.
"Tuntutan aksi bubarkan Ponpes Al-Zaytun, diimbau kepada umat Islam di daerah agar segera gelar aksi serupa untuk menuntut pembubaran Ponpes Al-Zaytun," tutur akun tersebut.
Sebelumnya, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, sesuai dengan investigasi yang dilakukan oleh tim khusus dari Pemprov Jawa Barat dan pihak terkait bahwa ada tiga langkah atau masalah yang disampaikan.
"Dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah. Pertama terjadinya tindak pidana, ada beberapa hal tindak pidana laporan masuk ke Menkopolhukam dan kesimpulan dari berbagai penelitian dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke polisi," kata Mahfud.
Kemudian, tindakan yang kedua menurut Mahfud adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren YPI atau yayasan pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi.
"Ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi, kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana, yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap yayasan pendidikan Islam yang mengelola Pesantren Al-Zaytun dan sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama," ucapnya.
Baca juga: Polemik Al Zaytun, MUI Tengah Menganalisis Pencabutan Izin Ponpes
Terakhir, Mahfud menjelaskan, tindakan yang ke tiga, adalah menjadi tugas gubernur bersama instansi di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusifitas, ketertiban sosial, dan keamanan di lingkungan wilayah Jawa Barat.
"Nah kita serahkan yang di lapangan tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat, kalau perlu koordinasi dengan pusat soal hal tertentu kita buka jalur dengan pak gubernur. Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, dan tertib sosial dan keamanan," pungkasnya.
(mhd)
Lihat Juga :
