Denny JA: Indonesia Perlu Model Pembangunan yang Membahagiakan Warganya

Kedua, pajak yang sangat tinggi untuk membiayai program welfare. Negara-negara Nordik, menerapkan tarif pajak sangat tinggi. Denmark sebesar 55,56 persen, Finlandia 51,25 persen, Islandia 46,22 persen, Norwegia 47,2 persen dan Swedia 57 persen.

Tarif pajak rata-rata di dunia sebesar 31,37 persen, di mana di Eropa sekitar 32 persen, negara OECD (Amerika Serikat, Kanada, Perancis hingga Turki) 41,58 persen.

Ketiga, kondisi ekonomi maju. Pemerintah di Skandinavia sanggup menyediakan program kesejahteraan yang besar karena rata-rata penghasilan masyarakatnya juga cukup tinggi.

GDP per kapita rata rata penduduk di negara Skandinavia pada 2022 di atas USD50 ribu per tahun. Jika dirupiahkan sekitar Rp700 juta setahun. Atau penghasilan rata rata penduduk sekitar Rp60 juta sebulan.

"Bandingkan dengan GDP rata-rata Indonesia di tahun yang sama yang angkanya di bawah USD4,000 per tahun. GDP rata-rata orang Indonesia hanya seperduabelas negara skandinavia," katanya.

Keempat, pemerintah di negara Skandinavia mempraktikkan Full-Democracy. Tak hanya diselenggarakan pemilu reguler yang bersih dan terbuka, dalam sistem Full Democracy, hak asasi manusia juga dilindungi. Warga negara bebas memilih gaya hidupnya sendiri, sejauh tidak melakukan pemaksaan dan kekerasan soal gaya hidupnya kepada orang lain.

Kelima, hadirnya pemerintah yang bersih dari korupsi di Negara Nordic. Transparency International setiap tahun mengukur level korupsi sebuah negara, di mana ranking teratas negara yang paling bersih dari korupsi acap kali ditempati oleh negara-negara Skandinavia.

Pada 2021, negara yang paling bersih korupsi urutan pertama hingga keempat adalah Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia.

Keenam, agama tak lagi dianggap penting di negara Skandinavia. Sebab, kurang dari 30 persen populasi di negara Skandinavia yang menganggap agama penting. Namun, hal itu tak menghalangi terbentuknya pemerintahan yang paling bersih dan populasi masyarakat yang kini dianggap paling bahagia.

“Bagaimana dengan rencana Negara Kesejahteraan Indonesia? Apapun wacana yang dikembangkan dalam perumusan itu, enam poin yang menjadi karakter Negara Kesejahteraan Nordic dapat menjadi rujukan. Mengidealkan terbentuknya pola pembangunan yang muncul dari rahim kultur dan sejarah Indonesia sendiri itu cita-cita yang layak didorong,” papar Denny JA.

Menurut Denny JA, agar hal itu tak hanya menjadi wacana, model Negara Kesejahteraan Nordic perlu direnungkan. Lima dari enam ciri Negara Kesejahteraan Skandinavia dapat diterapkan di Indonesia. Poin pertama hingga kelima dapat dijadikan ciri yang perlu dicapai dalam model Negara Kesejahteraan Indonesia.

“Hanya satu saja yang perlu dimodifikasi agar sesuai dengan kesejarahan Indonesia. Itu adalah poin keenam yang berhubungan dengan peran agama di masyarakat,” ungkapnya.

Jika di negara Skandinavia, masyarakat yang menganggap agama penting hanya di bawah 30 persen, berdasarkan survei LSI Denny JA (2022), lebih dari 90 persen menganggap agama sangat penting dalam hidupnya di Indonesia. Kondisi budaya ini tak bisa diabaikan agar model pembangunan yang dibuat bisa mengakar dalam budaya Indonesia sendiri.