Kepala BSKDN Minta Jajarannya Terbuka Bangun Kolaborasi
Rabu, 21 Juni 2023 - 00:11 WIB
loading...
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta jajarannya terutama analis kebijakan dan statistisi terbuka membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta jajarannya terutama analis kebijakan dan statistisi terbuka membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurut dia, hal itu penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Yusharto meminta jajarannya memahami tugas dan fungsi masing-masing, khususnya bagi analis kebijakan dan statistisi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Dia juga mengimbau agar keduanya dapat semakin mengenali apa yang dibutuhkan oleh instansi tempatnya bekerja.
"Setidak-tidaknya kita (BSKDN) akan menghasilkan kebijakan yang mendekati harapan dari masyarakat di Indonesia. Analis kebijakan hadir sebagai agen untuk membantu pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, agile, dan berbasis pada bukti sehingga tidak lagi ditemukan kebijakan yang tumpang tindih ataupun menimbulkan reaksi negatif dari publik," katanya saat memimpin Rapat Penguatan Kinerja Jabatan Analis Kebijakan dan Stastisi di Lingkungan BSKDN di Aula BSKDN, Selasa (20/6/2023).
Baca juga: Kemendagri Minta Masukan untuk Menguatkan Pemerintahan Desa
Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapati adanya temuan penggunaan anggaran penanganan stunting yang tidak tepat sasaran. Karena dari Rp10 miliar anggaran, hanya Rp2 miliar digunakan untuk mendukung stunting secara substantif.
Yusharto meminta jajarannya memahami tugas dan fungsi masing-masing, khususnya bagi analis kebijakan dan statistisi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Dia juga mengimbau agar keduanya dapat semakin mengenali apa yang dibutuhkan oleh instansi tempatnya bekerja.
"Setidak-tidaknya kita (BSKDN) akan menghasilkan kebijakan yang mendekati harapan dari masyarakat di Indonesia. Analis kebijakan hadir sebagai agen untuk membantu pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, agile, dan berbasis pada bukti sehingga tidak lagi ditemukan kebijakan yang tumpang tindih ataupun menimbulkan reaksi negatif dari publik," katanya saat memimpin Rapat Penguatan Kinerja Jabatan Analis Kebijakan dan Stastisi di Lingkungan BSKDN di Aula BSKDN, Selasa (20/6/2023).
Baca juga: Kemendagri Minta Masukan untuk Menguatkan Pemerintahan Desa
Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapati adanya temuan penggunaan anggaran penanganan stunting yang tidak tepat sasaran. Karena dari Rp10 miliar anggaran, hanya Rp2 miliar digunakan untuk mendukung stunting secara substantif.
Lihat Juga :
