Sudah Masuk Tahap Krusial, KPU: Hentikan Perdebatan Tunda Pilkada
Sabtu, 25 Juli 2020 - 13:52 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, kata Ilham, pihaknya tidak punya kewenangan untuk memastikan sebetulnya sudah sejauh mana pandemi covid-19 ini, apakah sudah merah hujau dan ssegala macamnya.
"Tapi sekali lagi dengan melihat kondisi saat ini dan beberapa tempat pilkada banyak masih zona merah. walau sekali lagi perlakuan kami tidak berdasarkan zona merah, zona oranye dan sebagainya kita perlakukan sama semua," ujarnya.
Di sisi lain, Ilham mengaku tak menampik bahwa masih banyak kendala pilkada yang harus diurai lembaganya. Termasuk soal NHPD yang disinggung komisi II, karena masih terkendala sikap pemerintah daerah terkait hibah daerah. Ia melihat, daerah masih menganggap bahwa Pilkada merupakan agenda nasional, sehingga menjadi urusan pusat.
Tak hanya itu, sambung dia, beberapa contoh di daerah juga dilaporkan anggaran Pilkada dipotong melalui kewenangan proses legislasi DPRD. Padahal, KPU sudah melakukan penyusunan anggaran secara rasional dan jelas, termasuk anggaran untuk membayar honor petugas ad hock di lapangan.
"Ketika honorarium enggak bisa kita bayarkan, ya susah. Kita enggak bisa jalan. Jadi sekali lagi penting untuk kemendagri, walaupun Pak mMendagri sudah keliling saya lihat, tapi memastikan lagi membuat surat edaran lagi untuk support kami agar persoalan-persoalan pencairan-pencairan NHPD ini tidak lagi disoal," pungkas dia.
"Tapi sekali lagi dengan melihat kondisi saat ini dan beberapa tempat pilkada banyak masih zona merah. walau sekali lagi perlakuan kami tidak berdasarkan zona merah, zona oranye dan sebagainya kita perlakukan sama semua," ujarnya.
Di sisi lain, Ilham mengaku tak menampik bahwa masih banyak kendala pilkada yang harus diurai lembaganya. Termasuk soal NHPD yang disinggung komisi II, karena masih terkendala sikap pemerintah daerah terkait hibah daerah. Ia melihat, daerah masih menganggap bahwa Pilkada merupakan agenda nasional, sehingga menjadi urusan pusat.
Tak hanya itu, sambung dia, beberapa contoh di daerah juga dilaporkan anggaran Pilkada dipotong melalui kewenangan proses legislasi DPRD. Padahal, KPU sudah melakukan penyusunan anggaran secara rasional dan jelas, termasuk anggaran untuk membayar honor petugas ad hock di lapangan.
"Ketika honorarium enggak bisa kita bayarkan, ya susah. Kita enggak bisa jalan. Jadi sekali lagi penting untuk kemendagri, walaupun Pak mMendagri sudah keliling saya lihat, tapi memastikan lagi membuat surat edaran lagi untuk support kami agar persoalan-persoalan pencairan-pencairan NHPD ini tidak lagi disoal," pungkas dia.
(maf)
Lihat Juga :
